Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyatakan tidak ada kenaikan gaji anggota dewan seiring dengan peningkatan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta menjadi Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.Ini namanya merusak institusi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta/Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Mohammad Taufik mengatakan anggaran tersebut merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Kemudian kenaikannya karena adanya penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat dalam RKT DPRD DKI itu.
"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik di Jakarta, Selasa.
Taufik menyatakan dirinya kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD DKI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut, karena sebelumnya dalam rapat, mereka ikut tanda tangan setuju dengan kegiatan dewan tersebut.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair," katanya.
Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. "Ini namanya merusak institusi," ujarnya.
Dia sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD.
Baca juga: PSI instruksikan kadernya di DPRD tolak kenaikan pendapatan dewan
Jika ingin menolak, menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI ini, seharusnya berdebat di dalam rapat DPRD dan tidak perlu pencitraan menolak RKT, namun malah menerima dan setuju semua kegiatan dewan selama setahun dengan anggaran Rp888 miliar.
"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyaklah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi," katanya.
"Jangan di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati," tuturnya.
RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI. Dia menjelaskan, angka Rp888 miliar sudah mencakup semuakegiatan secara satuan.
Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD). "Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan RKT anggota dewan menjadi Rp888 miliar.
Menurut dia, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
Baca juga: KOPEL Indonesia kritisi rencana kenaikan tunjangan DPRD DKI
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
