Pemkab Kulon Progo percepat lelang proyek infrastruktur awal Januari

2 Desember 2020 08:20 WIB

Bupati Kulon Progo Sutedjo. (ANTARA/Sutarmi)

Kami sudah memerintah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana anggaran yang didanai APBN agar segera bisa terealisasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mempercepat lelang proyek infrastruktur dan program lainnya yang menggunakan dana alokasi khusus pada awal Januari 2021 dalam rangka menggerakkan ekonomi pada kuartal pertama 2021.

Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada 2021 mendapat alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,16 triliun dengan rincian transfer daerah sebesar Rp1,06 triliun dan dana desa sebesar Rp95,88 miliar.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 nasional secara virtual, tentang percepatan penyerapan anggaran pada kuartal pertama. Oleh karena itu, kami sudah memerintah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana anggaran yang didanai APBN agar segera bisa terealisasi," kata Sutedjo.

Ia mengatakan Kulon Progo mendapatkan alokasi dana transfer khusus sebesar Rp302,30 miliar dengan rincian dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp134,19 miliar dan DAK nonfisik sebesar Rp168,18 miliar. Dari DAK tersebut sudah secara rinci penggunaan anggarannya, sehingga OPD teknis untuk menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan secara rinci, cermat, dan transparan supaya proyek dapat dilakukan lelang lebih awal.

"Percepatan lelang ini supaya anggaran dari pemerintah pusat terserap dengan baik, pelaksanaan program berjalan tepat waktu, dan terpenting dapat menggerakkan ekonomi wilayah," katanya.

Sutedjo berharap pelaksanaan DAK fisik dan DAK nonfisik ini tidak tertunda, sehingga dapat menggeliatkan perekonomian masyarakat. Ia juga tidak berharap kasus lelang Jalan Mlangsen - Pripih yang gagal kelang yang nilainya lebih dari Rp12 miliar kembali terjadi. Kalau kasus itu kembali terjadi, masyarakat yang akan dirugikan.

"Kami minta OPD untuk bergerak cepat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan supaya tidak ada kendala saat dilakukan lelang. Kunci utama dalam percepatan pembangunan adalah dokumen perencanaan yang matang dan baik," katanya.

Baca juga: Gunakan DAK Rp3,9 miliar, Kulon Progo bangun 111 rumah tanpa kumuh
Baca juga: BRI fasilitasi web pasar di 12 pasar rakyat Kulon Progo