Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu harus tetap terjaga dan dikawal dengan baik khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Apalagi jika ada petahana yang maju sebagai calon pada Pilkada Serentak 2020 ini. Dikhawatirkan petahana dapat memanfaatkan dan menggiring ASN untuk mendukung paslon petahana tersebut dengan berbagai cara," kata Guspardi di Jakarta, Rabu.
Dia menilai ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri dapat mencederai asas keadilan dalam Pilkada Serentak 2020 karena kualitas pilkada senantiasa harus ditingkatkan bukan hanya sekadar menjalankan prosedur.
Baca juga: Anggota DPR: Partisipasi pemilih dalam pilkada harus didorong optimal
Namun, menurut dia, kualitas pilkada perlu dipastikan prinsip-prinsip jujur dan adil dapat terlaksana dalam perhelatan demokrasi Pilkada Serentak 2020.
Selain itu, dia berharap masalah rekam KTP-el dapat diselesaikan segera atau dibuatkan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disukcapil).
"Masyarakat yang seharusnya berhak menggunakan hak pilihnya jangan terkendala dan kehilangan hak suaranya dikarenakan faktor belum selesainya perekaman KTP-el," ujarnya.
Baca juga: DPR: instruksi Mendagri adalah imbauan bagi kepala daerah
Dia mengutip data Dirjen Dukcapil Kemendagri, blanko KTP-el sudah disiapkan sekitar 9 juta lembar, sehingga pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu diharapkan lebih proaktif dalam mengatasi permasalahan ini sebelum pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020.
Guspardi menilai perlu diintensifkan sinergitas dan koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, TNI dan Satgas serta semua pemangku kepentingan agar "seayun selangkah" dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Hal ini harus dipastikan dan dijaga dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, efektif, dan efisien," katanya.
Baca juga: DPR ingatkan pilkada tetap dilaksanakan untuk jamin hak konstitusional
Politikus PAN itu menilai pelaksanaan pilkada yang tertib dan berkepastian hukum itu diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam mengemban tugas nantinya di tengah-tengah masyarakat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
