Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan sinergitas dan koordinasi antara pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, TNI, Satgas COVID-19 dan lainnya menjadi kunci sukses pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020.
"Hal ini harus di pastikan dan di jaga dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien," katanya dalam keterangannya yang diterima di Padang, Rabu.
Menurut dia, hal ini dapat menghasilkan para pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam mengemban tugas nantinya di tengah- tengah masyarakat.
Dirinya berharap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dengan memastikan setiap tahap dari prosesi penyelenggaraan pemilu dapat berjalan baik.
Baca juga: DPR: Kontestan pilkada jangan terprovokasi di masa tenang
Apalagi Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 harus dengan penerapan protokol kesehatan
Ia mengatakan penerapan protokol kesehatan harus dikawal dan dipastikan berjalan dengan ketat untuk menjawab kritikan dari beberapa pihak yang khawatir pelaksanaan Pilkada 2020 akan memicu terciptanya klaster baru.
Mantan anggota dan pimpinan DPRD Sumbar ini juga mengingatkan tentang pengaturan waktu kedatangan pemilih ke TPS.
"Jangan terlalu kaku harus dibuat lebih fleksibel". Masyarakat yang sudah datang ke TPS agar dizinkan menggunakan hak pilihnya, sepanjang tidak melewati rentang waktu yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat sebagai pemilih," kata Guspardi.
Menurut dia, keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 bukanlah suatu kewajiban tetapi merupakan hak untuk memilih.
Partisipasi masyarakat harus di dorong secara optimal untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pilkada Serentak 2020 dengan target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,5 persen.
"Target ini hendaknya dapat di lampau di seluruh daerah yang mengadakan Pilkada Serentak 2020," katanya
Sementara itu, netralitas ASN, TNI dan Polri serta penyelenggara pemilu hendaknya dapat terjaga dan dikawal dengan baik.
Baca juga: Anggota DPR ingatkan netralitas ASN dan TNI-Polri harus tetap terjaga
Apalagi jika ada petahana yang maju sebagai calon pada Pilkada Serentak 2020 ini dan dikhawatirkan petahana dapat memanfaatkan dan menggiring ASN untuk mendukung paslon petahana tersebut dengan berbagai cara.
"Ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN),TNI dan Polri dapat mencederai asas keadilan Pilkada serentak 2020," kata Guspandi.
Ia mengatakan kualitas pilkada senantiasa harus ditingkatkan bukan hanya sekadar menjalankan prosedur, tapi perlu dipastikan prinsip-prinsip jujur dan adil dapat terlaksana dalam perhelatan demokrasi pilkada serentak 2020
Selanjutnya, Legislator dapil Sumbar 2 itu juga berpesan dan berharap masalah rekam KTP- el dapat di selesaikan sesegera mugkin atau dibuatkan surat keterangan dari Dukcapil.
"Masyarakat yang seharusnya berhak menggunakan hak pilihnya jangan terkendala dan kehilangan hak suaranya dikarenakan faktor belum selesainya perekaman KTP elekteronik ini," kata Guspandi.
Baca juga: Anggota DPR: Partisipasi pemilih dalam pilkada harus didorong optimal
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
