"Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka saat memberikan pengantar pertemuan tersebut, Kamis.
Menurut Presiden, pemerintah selalu berupaya agar program reforma agraria yang selama ini berjalan dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh masyarakat.
Baca juga: Wamen ATR: Reforma Agraria sangat krusial di Papua, ini alasannya
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa pemerintah maupun para pegiat yang hadir berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.
"Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan 'time line' dengan target tertentu," kata Moeldoko selepas pertemuan.
Pertemuan tersebut nantinya, menurut Moeldoko, akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis untuk menyusun kategori persoalan berat, sedang dan ringan.
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil menerangkan bahwa ia akan akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.
Baca juga: Redistribusi tanah diharapkan mampu dongrak kesejahteraan rakyat
"Kita akan identifikasi, mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain," kata Sofyan.
Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
"Buat saya sekarang tinggal mengecek misalnya PPTKH yang disampaikan ada 660 ribu (hektare), di kementerian ada 1,2 juta tinggal dicek mana yang sesuai dan hutan adat yang sudah siap kira-kira 1,1 juta tadi dari aktivis yang betul-betul siap 540 ribu (hektare) jadi hal-hal di lapangan ini akan diselesaikan, ada 500 lokasi yang diusulkan tadi pemermintah punya kajiannya tinggal kita lihat di lapangan persisnya seperti apa," kata Siti Nurbaya.
Moeldoko menambahkan bahwa Presiden Jokowi memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.
"Presiden sangat 'concern' dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata," tambah Moeldoko.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Sementara para pegiat yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
