Dua peserta Pilkada Surabaya sikapi radikalisme di debat terakhir

5 Desember 2020 21:12 WIB

Debat publik terakhir calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Surabaya, Sabtu (5-12-2020) malam. ANTARA/HO-KPU Kota Surabaya.

Budaya bangsa Indonesia adalah budaya santun ramah dan budaya memberikan toleransi.

Pasangan Calon Nomor Urut 01 Eri Cahyadi-Armuji dan Paslon Nomor Urut 01 Machfud Arifin-Armuji menyikapi persoalan radikalisme di debat publik terakhir Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang digelar KPU setempat, Sabtu malam.

"Soal radikalisme tentunya kami akan melakukan upaya pembinaan seperti yang dilakukan di Lamongan," kata Cawali Surabaya Nomor 01 Machfud Arifin saat debat publik terakhir di Surabaya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, baik kepoisian atau aparat lain, serta bekerja sama dengan tokoh agama.

Baca juga: Menakar efektifitas kampanye debat publik di Pilkada Jember

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan supaya mereka yang salah jalan bisa kembali ke jalan yang benar.

Namun, lanjut dia, kalau sudah sampai tindakan yang membahayakan, tentunya pihak kepolisian yang akan bertindak.

Hal sama juga dikatakan Cawawali Surabaya Nomor 02 Mujiaman.

Ia menjelaskan bahwa terjadinya radikalisme karena kepentingan kelompok mulanya tertekan dan tidak bisa tersalurkan.

"Tentunya kita harus mengetahui keperluan dari kelompok itu. Kemudian kelompok itu kita ajak komunikasi. Dengan komuniksi yang baik, kebutuhan mereka bisa kita penuhi. Itu menjadi jalan keluar untuk mengurarnagi radikalisme," ujarnya.

Baca juga: Debat kedua, Gibran tangani COVID-19 gunakan teknologi mutakhir

Sementara itu, Cawali Surabaya Nomor 01 Eri Cahyadi mengaku salut kepada seluruh pemeluk agama di Surabaya yang hidup rukun berdampingan.

"Kita menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita juga buat suatu wadah untuk memberikan penguatan kepada kita. Bahkan, kita tunjukan hal itu melalui pembelajaran di SD sampai perguruan tinggi," katanya.

Cawawali Nomor 01 Armuji dengan tegas menolak radikalisme karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila.

"Tentunya ini juga sesuai dengan apa yang dicetukan oleh Pemerintah dan Presiden. Kita menolak radikalisme karena tidak sesuai dengan aturan kita. Budaya kita budaya santun ramah dan budaya memberikan toleransi," katanya.