"Kalau prosedurnya, harus lolos uji klinis fase 3 dulu sebelum diberikan ijin penggunaannya," kata Masteria yang juga Koordinator Kegiatan Uji Klinis Kandidat Imunomodulator Herbal untuk Penanganan COVID-19 saat dihubungi ANTARA, Jakarta, Senin.
Dia menuturkan dari hasil uji klinis fase 3, akan dilihat kemanjuran, efikasi dan keamanan vaksin apapun termasuk vaksin COVID-19.
Masteria mengatakan berdasarkan aturan, sebelum digunakan, vaksin wajib mendapatkan izin dari BPOM terlebih dulu, termasuk jika nantinya berupa otoritas penggunaan darurat (emergency use authorization).
Baca juga: Retno sebut Kemenlu terus bergerak dukung ketersediaan vaksin COVID-19
Baca juga: Erick Thohir: Kedatangan vaksin COVID-19 bukti kekuatan gotong-royong
Sebelum memberikan izin, BPOM pasti sudah mempelajari efek samping dan kemanjuran vaksin tersebut.
Masteria menuturkan untuk rilis data kemanjuran vaksin, harus menunggu hasil evaluasi BPOM.
Sementara saat ini, masih berlangsung uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 buatan Sinovac asal China di Bandung, Jawa Barat. Jika uji klinis fase 3 itu selesai, maka data hasil uji klinis akan dilaporkan ke BPOM.
Selanjutnya, BPOM akan mengevaluasi dan memutuskan apakah vaksin layak dari aspek efikasi, keamanan dan kualitas, dan dapat memperoleh izin edar atau otoritas penggunaan darurat.*
Baca juga: BRIDS berharap kedatangan vaksin dongkrak investasi di pasar modal
Baca juga: Pemerintah hanya sediakan vaksin aman sesuai rekomendasi WHO
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
