Perayaan Hari Nusantara pada 13 Desember 2020 mendatang merupakan momentum untuk fokus menjalankan kemauan politik dalam rangka mengatasi ketidakmerataan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.Pemerintah memiliki alokasi anggarannya, bergantung kepada political will (kemauan politik), mau menghadirkan kesetaraan pembangunan atau justru membiarkan ketidakmerataan
"Pemerintah memiliki alokasi anggarannya, bergantung kepada political will (kemauan politik), mau menghadirkan kesetaraan pembangunan atau justru membiarkan ketidakmerataan," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Senin.
Abdul Halim mengingatkan bahwa sejarah yang melatarbelakangi Hari Nusantara adalah Deklarasi Djuanda, sebuah deklarasi yang lahir dilatarbelakangi oleh semangat laut sebagai ruang yang mempersatukan, bukan memecah belah.
Baca juga: KKP: Sektor perikanan garda terdepan ketahanan pangan saat pandemi
Untuk itu, ujar dia, sudah seharusnya berbagai kebijakan yang berpotensi memecah belah seperti pengkaplingan wilayah pesisir dan laut segera dievaluasi.
Ia berpendapat sejumlah program yang bisa digunakan dalam rangka mengatasi ketidakmerataan di sektor kelautan nasional tersebut antara lain adalah modernisasi sumber daya manusia dan armada perikanan.
Sebagaimana diwartakan Kementerian BUMN meyakini bahwa pembentukan holding BUMN pangan akan membantu upaya pemerataan produksi perikanan di Tanah Air.
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan holding pangan sektor perikanan akan mendukung ekspansi areal penangkapan ikan dan membangun fasilitas pendukung oleh BUMN.
Baca juga: Kementerian BUMN: Holding pangan bantu pemerataan produksi perikanan
Baca juga: KKP ingin UMKM pengolahan perikanan tersebar lebih merata
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
