• Beranda
  • Berita
  • DPR dukung Komnas HAM terkait insiden penembakan di Tol Japek

DPR dukung Komnas HAM terkait insiden penembakan di Tol Japek

8 Desember 2020 10:08 WIB
DPR dukung Komnas HAM terkait insiden penembakan di Tol Japek
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Bagian terpenting adalah mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait atas peristiwa jatuhnya korban jiwa. Semoga proses ini benar-benar matang dan berjalan baik

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar terkait insiden tewasnya enam orang pada Senin (7/12) dini hari di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

"Bagian terpenting adalah mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait atas peristiwa jatuhnya korban jiwa. Semoga proses ini benar-benar matang dan berjalan baik," kata Azis di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Komnas HAM kumpulkan fakta dugaan penembakan anggota FPI
Baca juga: Anggota DPR minta masyarakat jangan terprovokasi dugaan penembakan FPI


Dia menjelaskan, dalam koridor kerja, aparat Kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, kedudukan organisasi masyarakat, memiliki fungsi dan arah yang jelas dalam membangun bangsa.

"Dari kejadian ini, semua pihak introspeksi diri. Dan kita pastikan bahwa negara tak boleh kalah dengan premanisme. Maka taatilah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap seluruh warga negara," ujarnya.

Azis menilai pengawasan kepemilikan senjata api oleh pihak berwajib di Indonesia masih lemah sehingga membuat perdagangan gelap senjata api di Indonesia masih ada.

Karena itu dia mendukung aparat Kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut secara transparan.

Dia mengatakan, pasca-peristiwa tersebut, masyarakat tetap tenang dan tidak tersulut provokasi maupun hasutan yang sengaja dihembuskan untuk memecah belah persatuan.

"Indonesia adalah negara hukum, mari kita serahkan semuanya pada pihak berwajib yang saat ini tengah melakukan pendalaman. Sekali lagi, jaga situasi, jangan sampai terprovokasi," katanya.

Politisi Partai Golkar itu meminta semua pihak harus menahan diri dan menciptakan suasana sejuk serta damai sebagai bagian dari sikap gotong-royong yang selalu mengedepakan rasa persaudaraan.

Baca juga: DPR minta Bawaslu cermati pengawasan tahapan Pilkada
Baca juga: KPU: Distribusi APD Pilkada sudah di atas 83 persen
Baca juga: DPR minta penjelasan pemerintah terkait revisi UU Otsus Papua

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020