Solidaritas artinya kita memahami pemenuhan hak-hak pribadi diikuti oleh tanggung jawab untuk taat terhadap aturan yang dibuat untuk kepentingan bersama
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 di Nusa Dua, Bali, Kamis, dan ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dan praktik demokrasi selama dan setelah pandemi COVID-19.
“Beberapa performa terbaik dalam menanggulangi COVID-19 ditemukan (di negara yang mengikuti paham, red) demokrasi," kata Retno di hadapan sejumlah kepala delegasi asing dan Gubernur Bali I Wayan Koster, dan eks menteri luar negeri RI, Hassan Wirajuda, yang mengikuti langsung jalannya acara di Nusa Dua, Kamis (10/12).
Oleh karena itu, Retno menegaskan pandemi COVID-19 seharusnya tidak mengurangi komitmen negara-negara terhadap demokrasi. Sebaliknya, demokrasi juga jangan jadi penghalang upaya pemerintah menanggulangi dan mengendalikan COVID-19, kata Menlu RI dalam sambutannya.
Baca juga: BDF ke-13 angkat isu tantangan demokrasi di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: Sekjen PBB, dirjen WHO akan beri sambutan pada BDF tahun ini
Terkait tujuan itu, Retno menyampaikan ada tiga faktor penting yang dapat memastikan nilai-nilai dan praktik demokrasi tetap terjaga selama dan setelah pandemi. Pertama, Retno mengusulkan pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Kepercayaan dan keterlibatan publik merupakan kunci untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, antara lain keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Retno, keterlibatan organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu kembalinya kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Kedua, Retno menyampaikan nilai-nilai demokrasi juga harus dipertahankan pascapandemi. Ia menyebut pandemi menunjukkan ada banyak tantangan yang dihadapi dalam praktik demokrasi. Oleh karena itu, ia mengajak para peserta forum untuk memikirkan kembali cara-cara masyarakat mempraktikkan nilai-nilai demokrasi.
Ketiga, ia menekankan pentingnya solidaritas dalam menjaga nilai demokrasi.
“Solidaritas artinya kita memahami pemenuhan hak-hak pribadi diikuti oleh tanggung jawab untuk taat terhadap aturan yang dibuat untuk kepentingan bersama,” kata Retno.
Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang digagas dan digelar oleh Indonesia rutin tiap tahun sejak 2008. Forum tersebut mempertemukan setidaknya lebih dari 50 negara sebagai peserta, 73 negara sebagai pengamat, dan 10 organisasi internasional yang berkedudukan di wilayah Asia Pasifik.
Berbeda dari perhelatan sebelumnya, BDF ke-13 diadakan secara terbatas, yaitu hanya dapat diikuti tidak lebih dari 50 peserta karena adanya pandemi COVID-19. Namun peserta lain dapat mengikuti jalannya acara dari ruang virtual yang disediakan oleh penyelenggara, yaitu melalui laman Youtube dan aplikasi video konferensi.
Sementara itu, mereka yang dapat mengikuti jalannya acara secara langsung adalah kepala delegasi atau perwakilan dari negara peserta, pengamat, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jakarta dan mendaftar terlebih dahulu ke penyelenggara.
Dalam pertemuan itu, peserta yang hadir langsung di lokasi acara ditempatkan dalam jarak aman. Seluruh peserta dan mereka yang berada dalam ruangan juga memakai masker dan cairan sterilisasi tangan tersedia di sudut-sudut ruangan. Beberapa hari sebelum acara berlangsung, seluruh peserta juga telah menjalani tes cepat dan tes usap COVID-19, kata Kementerian Luar Negeri RI sebagai penyelenggara acara.
Baca juga: BDF diharapkan perkuat praktik demokrasi di negara-negara Asia Pasifik
Baca juga: BDF ke-13 akan tunjukkan kesiapan Bali buka wisata usai pandemi
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
