Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dijadwalkan akan menyampaikan kata sambutan pada acara Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 yang akan digelar selama satu hari di Nusa Dua, Bali, pada 10 Desember 2020.Untuk mematuhi protokol kesehatan, maka kesertaan negara-negara yang selama ini aktif di BDF kita batasi
Informasi itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, saat jumpa pers virtual di Jakarta, Jumat.
Dua pejabat tinggi PBB itu akan menyampaikan sambutan setelah acara itu dibuka langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, terang Faizasyah atau yang akrab disapa Faiza oleh para awak media.
Baca juga: Di BDF ke-12, Kenya cari dukungan sebagai anggota tidak tetap DK PBB
Baca juga: Buka BDF ke-12, Menlu soroti demokrasi inklusif dan kerapuhan negara
Di samping Guterres dan Tedros, Faiza menyebut penyelenggara BDF masih menunggu konfirmasi dari pembicara lainnya, termasuk perwakilan dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO). Namun, para pejabat tinggi badan PBB itu akan menyampaikan sambutannya secara virtual mengingat dunia masih menghadapi pandemi COVID-19.
Di tengah situasi pandemi, BDF pada tahun ini digelar secara hybrid, yaitu lewat pertemuan tatap muka dan pertemuan virtual. Namun, penyelenggaraan acara secara tatap muka akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga jumlah peserta pun dibatasi maksimal sampai 50 orang dalam satu ruangan yang sama.
"Untuk mematuhi protokol kesehatan, maka kesertaan negara-negara yang selama ini aktif di BDF kita batasi. Untuk di ruang sidang, maksimal 50 orang. [...] Saya garis bawahi untuk kegiatan ini pesertanya adalah duta besar negara anggota BDF yang berkedudukan di Jakarta. Jadi, tidak ada perwakilan asing yang datang dari negara mereka," terang Faiza.
Dari total kapasitas peserta, Faiza menyebut ada 30 duta besar dari negara-negara anggota BDF dan tiga perwakilan dari organisasi internasional yang telah memastikan kehadirannya secara langsung di Nusa Dua, Bali.
"Pertemuan ini jadi kesempatan yang langka karena BDF jadi satu-satunya forum yang sekarang dilakukan (di tengah situasi pandemi, red) melibatkan perwakilan asing (yang berkedudukan, red) di Jakarta," tambah dia.
Demi menyambut kedatangan para peserta, pihak penyelenggara memastikan seluruh pihak yang datang ke Bali akan menjalani rangkaian tes COVID-19, yaitu tes cepat (rapid test) dan tes usap PCR. Tidak hanya itu, penyelenggara juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mempersiapkan rencana perawatan dan karantina jika nanti ada peserta yang kena COVID-19.
Untuk penyelenggaraan tahun ini, ada tiga kegiatan yang akan digelar dalam Bali Democracy Forum ke-13, antara lain, sesi pembukaan; sesi diskusi panel para menteri luar negeri; dan pembahasan mengenai kesimpulan/hasil pertemuan.
"Dalam format ministerial panel, kita akan mendengar pesan-pesan dari menteri luar negeri, khususnya di Asia Tenggara, terutama mengenai cara mereka mengatasi COVID-19 dan lesson learned apa yang didapat dari penanganan COVID-19 dalam sistem demokrasi di negeri masing-masing," terang Faiza, seraya mengumumkan "Demokrasi dan COVID-19" akan jadi tema utama penyelenggaraan Bali Democracy Forum tahun ini.
Bali Democracy Forum merupakan pertemuan yang mewadahi perwakilan dari pemerintah dan organisasi pegiat demokrasi serta badan-badan kerja sama internasional untuk membahas serta menemukan jawaban dari tantangan demokrasi di dunia. Forum itu, yang diinisiasi dan dibentuk oleh Indonesia sejak 2008, jadi agenda pertemuan rutin tiap tahun yang dihadiri oleh perwakilan dari puluhan negara di Asia dan Pasifik.
Baca juga: Mendengar suara perempuan dalam demokrasi
Baca juga: BDF sampaikan tiga tantangan membangun ekonomi inklusif
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
