Menurut Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M Ramli, cakupan layanan seluler menjadi pilar yang penting yang diutamakan dalam roadmap percepatan transformasi digital yang dibuat oleh Kementerian Kominfo.
"Coverage layanan seluler ini memang terdiri dari tiga yang dilapangan ada 2g, 3g, 4g, yang kita akan kejar dan kita akan push terus mulai tahun 2021 ini, bulan depan dan seterusnya itu adalah layanan 4G. Karena dengan layanan 4G ini maka kita bisa berselancar di internet, kita bisa menggunakan layanan-layanan di internet," ujar Ramli dalam acara "Selular Digital Telco Outlook," Selasa.
Namun, masuknya 4G tidak lantas Kementerian Kominfo mematikan 2G, karena menurut Ramli masih banyak peralatan yang menggunakan 2G, termasuk mesin-mesin pembayaran.
"Dengan demikian kita akan hybrid terus, jadi 4G nya ada, tetapi 2G nya tetap kita perhatikan," Ramli melanjutkan.
Baca juga: Menkominfo: Manfaatkan teknologi secara positif
Baca juga: Kominfo alokasikan APBN 2021 untuk pembangunan infrastruktur
Lebih lanjut, Ramli menjelaskan dari 83.218 desa di Indonesia, sebanyak 70.670 desa telah terjangkau internet 4G, sehingga akan ada daerah blankspot internet sekitar 12.548 desa.
Blankspot internet yang dimaksud adalah mobile internet. Sebab, selanjutnya, Ramli mengungkapkan akan ada program akses internet yang tidak mobile, misalnya dengan fixed broadband, akses internet ke rumah-rumah.
Dari 12.548 desa yang belum dapat mengakses 4G, sebanyak 9.113 desa di antaranya berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T, sementara 3.435 desa lainnya berada di daerah non-3T.
"Kalau yang 3T ini pemerintah akan mengambil langkah dengan USO, Universal Service Obligation, plus APBN, dan juga non-3T ini kita justru mendorong operator untuk memfasilitasi karena ini adalah daerah-daerah komersial," ujar Ramli.
Menurut Ramli, jika 9.113 desa di 3T bisa terfasilitasi akses internet 4G dengan baik, maka diharapkan daerah-daerah sekitarnya juga akan memperoleh dampak yang baik.
"Kenapa 3T ini walaupun mungkin secara ekonomi tidak memadai, tapi kita harus ada akses internet, minimal satu desa satu BTS, karena memang negara harus hadir di sana, di mana pun mereka ada di Indonesia, maka negara harus memfasilitasi, minimal satu desa satu BTS," dia menambahkan.
Rencana fokus pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet tersebut telah sesuai dengan lima langkah percepatan transformasi digital yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Kementerian Kominfo juga telah mempersiapkan roadmap transformasi digital di berbagai sektor, termasuk penyiaran, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang menurut Ramli menjadi tonggak sejarah baru karena dapat mengatasi kebuntuan regulasi yang selama ini ada.
Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, siaran analog akan diberhentikan pada 2 November 2022, dan beralih ke digital atau Analog Switch Off (ASO).
Untuk percepatan transformasi digital, Kementerian Kominfo juga telah melalkukan percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan SDM dan talenta digital, juga terkait regulasi skema pendanaan dan pembiayaan.
Baca juga: Kominfo percepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi satu dekade
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2020
