“Jika tidak Dumai, ya Palembang. Tapi kami masih kaji karena ini berkaitan juga dengan alur Sungai Musi,” kata Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyudi Saleh di Palembang, Rabu.
Ia menjelaskan, Pusri saat ini dihadapkan persoalan pendangkalan alur Sungai Musi sehingga volume ekspornya kian menurun dari tahun ke tahun lantaran hanya kapal dengan draf 5000-6000 ton saja yang bisa melintas.
Padahal, sebelumnya Pusri bisa mengirimkan sekitar 10.000 ton pupuk untuk satu kali pengiriman ke sejumlah negara importir, terutama di wilayah Asia.
“Persoalan (pendangkalan alur sungai) ini sebenarnya sudah dibicarakan di level kementerian, karena bukan hanya Pusri, di sini (Palembang) ada juga Pertamina dan PLN,” kata dia.
Ini juga yang melatari Pusri perlu mengajukan alternatif lain selain Kota Palembang, yang menjadi keberadaan beberapa pabrik perusahaan.
Baca juga: Pusri pastikan stok pupuk subsidi aman
Pusri berharap hadirnya pabrik baru ini bakal meningkatkan daya saing perusahaan mengingat selama ini berkutat pada persoalan borosnya pemakaian gas dan batubara di Pabrik Pusri III dan Pabrik Pusri IV, di Palembang.
Oleh karena itu, Pabrik Pusri IIIB nantinya akan didesain berteknologi ramah lingkungan.
Revitalisasi pabrik ini juga untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga perseroan melakukan berbagai upaya pengembangan dalam lini bisnis.
Dengan dibangunnya Pabrik Pusri IIIB ini diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab Pusri untuk selalu memastikan tercukupinya kebutuhan pupuk bagi petani dalam negeri.
Pabrik Pusri IIIB ini nantinya berkapasitas sebesar 2.000 ton amoniak per hari atau 660.000 ton per tahun untuk amoniak, kemudian 3.500 ton urea per hari atau 1.155.000 ton per tahun.
Pabrik ini juga dapat menghemat konsumsi gas bumi sebesar kurang lebih 10 MMBTU per ton urea sehingga diharapkan dapat menghemat biaya gas hingga Rp 1,5 triliun per tahun.
Baca juga: Pusri bakal pasang alat baru di sistem pengolahan limbah
Anggota DPR RI Komisi IV Riezky Aprilia mengatakan terkait rencana pembangunan pabrik itu akan didalami dalam sejumlah rapat di DPR karena Pusri juga bermitra dengan Komisi VI DPR.
“Apakah itu memungkinkan ini akan lebih dibahas lagi. Pupuk holding tentunya harus dilibatkan, dan perlu dikaji seperti apa hulu dan hilirnya,” kata wakil rakyat dari Partai PDI-P daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini.
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
