Pusat Komando Epidemi Taiwan (CECC), Rabu (16/12), mengatakan kebijakan itu diambil karena Indonesia dianggap belum bisa memenuhi akurasi hasil tes COVID-19.
Pada 4 Desember, Taiwan mengumumkan penangguhan sementara kedatangan PMI hingga 17 Desember.
Saat itu, CECC menyatakan diperpanjang atau tidaknya penangguhan tergantung pada situasi di Indonesia.
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat sekaligus Kepala CECC Chen Shih Chung mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidaklah mudah karena kasusnya bisa mencapai 6.000 orang per hari.
Problem lainnya adalah akurasi hasil tes COVID-19 di Indonesia memperburuk keadaan, kata Chen seperti dikutip Kantor Berita CNA.
Pada Oktober, 11 orang PMI dinyatakan positif COVID-19 setibanya di Taiwan, padahal dua di antaranya memiliki hasil tes usap negatif di Indonesia.
Pada November, 42 dari 81 orang PMI hasil tes usapnya positif setibanya di Taiwan. Kemudian pada 1-15 Desember, 32 dari 40 orang PMI yang baru tiba di Taiwan juga dinyatakan positif terjangkit corona.
CECC dan kantor perwakilan Taiwan di Indonesia sudah mengomunikasikan masalah itu kepada pihak berwenang di Indonesia, namun tidak ada kemajuan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Taiwan mengenai akurasi tes usap, ujar Chen.
CECC akan memantau terus situasi di Indonesia sebelum memutuskan mencabut penangguhan tersebut.
Kementerian Tenaga Kerja Taiwan (MOL) menyatakan bahwa para majikan yang awalnya berencana mempekerjakan PMI telah beralih mempekerjakan migran dari Vietnam, Filipina, dan Thailand, namun harus menyertifikasi ulang kontrak kerja.
Baca juga: Taiwan tolak sementara pekerja migran dari Indonesia
Baca juga: Pemerintah harap Taiwan segera cabut penangguhan penerimaan PMI
Baca juga: Sebuah pelajaran dari Taiwan
Virus corona tak pengaruhi minat pemohon kerja di luar negeri
Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2020
