Menurut Syaikhu, penegakan hukum dalam proses penanganan COVID-19 yang adil dan berimbang akan menjadi panduan bagi masyarakat agar tidak membingungkan.
"Saat ini kita merasakan law enforcement kadang terlihat tebang pilih. Ini menjadikan tanda tanya di masyarakat soal penegakan hukum kita," kata Syaikhu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Syaikhu mencontohkan terkait penegakan aturan dalam penanganan COVID-19.
Baca juga: Legislator usul pejabat divaksin pertama untuk tingkatkan kepercayaan
Ia mengatakan ada aturan ketat soal jaga jarak yang diberlakukan di maskapai milik pemerintah, namun untuk maskapai swasta masih ada kelonggaran.
"Kalau tidak dilakukan secara tegas dan menyeluruh kepada semuanya termasuk masyarakat dan perusahaan maka akan menjadi tanda tanya," kata Syaikhu.
Syaikhu juga memberikan catatan saat awal-awal penanganan COVID-19 di Tanah Air, tidak terjadi sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Pemerintah pusat dan daerah masih kurang sinergitasnya, khususnya pada masa-masa awal contohnya pemerintah pusat dan DKI (Jakarta). Hal itu jadi pembelajaran dan catatan," kata dia.
Untuk itu, Fraksi PKS di DPR RI meluncurkan Buku Putih Penanganan COVID-19 di Indonesia.Peluncuran buku dilakukan untuk mendorong terjadinya kolaborasi optimal seluruh elemen bangsa dalam bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19.
Baca juga: PKS dukung penundaan izin vaksin COVID-19 oleh BPOM
Peluncuran buku yang didukung oleh Perpustakaan DPR RI itu dilakukan pada Kamis (17/12) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara III DPR RI.
Ketua Tim Penyusun yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan buku itu merupakan sebentuk tanggung jawab Fraksi PKS dalam berkontribusi menangani pandemi COVID-19.
"Buku ini merupakan kumpulan ide dan gagasan sebagai respons terhadap wabah, sekaligus menjadi sumbangsih dan tanggung jawab PKS dalam menangani pandemi. Kami berharap buku ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke," kata Netty.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang hadir sebagai pembicara juga menyampaikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
"Penanganan COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu Netty tadi, tidak bisa sendiri tapi memerlukan banyak pihak tidak terkecuali partai politik. Buku putih penanganan COVID-19 memberikan gambaran kolaborasi akan penanganan COVID-19," kata Terawan.
Buku yang disusun oleh Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI dan The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) terdiri dari sepuluh bab yang membahas penanganan pandemi COVID-19 dari berbagai aspek.
Baca juga: Presiden PKS: Bangsa Indonesia kuat jika akhlaknya kuat
"Buku ini juga membahas jurang persepsi antara kebijakan pemerintah dengan harapan publik. Juga masalah komunikasi publik yang tidak terkelola dengan baik sehingga masyarakat terfragmentasi antara yang menganggap penyakit ini serius dengan yang menganggap ini biasa-biasa saja," kata Netty.
Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, kata Netty, juga diulas. Selain itu, dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap mobilitas masyarakat, penyebaran virus dan lainnya pun dikaji secara menyeluruh.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
