Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menilai membangun Papua harus dengan hati, artinya perlu pendekatan kultural yang harus dikedepankan.
Hal itu dikatakan Filep terkait pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Rabu (16/12), bahwa butuh sistem dan rancangan program baru yang lebih efektif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Filep menilai gagasan Wapres tersebut sangat baik namun hal itu sudah sering disampaikan berbagai pihak sehingga yang dibutuhkan saat ini dalam membangun Papua dan Papua Barat adalah melalui pendekatan kultural.
Baca juga: DPD ingatkan Pembangunan Papua harus libatkan adat, agama, pemerintah
"Desain baru membangun Papua harus dimulai dari menenteramkan jiwa orang Papua, yang merasa damai bila akar persoalan di Papua diselesaikan," kata Filep dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, akar persoalan itu dapat diperoleh dari sejumlah rekomendasi dari lembaga-lembaga riset, misalnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan 4 akar masalahnya, Komnas HAM dengan laporan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk juga melihat hasil kerja Pansus Papua DPD RI.
Dia menilai semua rekomendasi itu harus diperhatikan secara menyeluruh karena apa yang telah dihasilkan lembaga-lembaga riset tersebut merupakan produk ilmiah, sehingga basisnya dapat dipertahankan, kebenarannya dapat diuji secara ilmiah.
"Apabila hasil rekomendasi tersebut tidak diperhatikan, lalu dengan cara apa membangun Papua? Persoalan kedamaian di tanah Papua, harus dibangun dengan membangkitkan rasa percaya orang Papua terhadap pemerintah," ujarnya.
Menurut Filep, rasa percaya itu hanya akan hadir apabila penegakan HAM sudah benar-benar dilakukan dan seluruh hasil rekomendasi dari berbagai lembaga benar-benar diperhatikan.
Baca juga: Anggota DPD: Otsus Papua harus dievaluasi menyeluruh
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyusun sistem dan rancangan program baru yang lebih efektif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” kata Wapres Ma’ruf di Istana Wapres Jakarta, Rabu (16/12).
Dalam rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Wapres meminta jajarannya untuk segera menyusun rancangan sistem baru tersebut supaya dapat diimplementasikan mulai 2021.
Wapres mengatakan rancangan baru untuk pembangunan Papua dan Papua Barat tersebut menekankan pada pendekatan kultural, dengan sasaran prioritas pada tujuh wilayah adat.
“Sasaran prioritasnya adalah tujuh wilayah adat,” katanya.
Baca juga: Pansus Papua: perlu pendekatan dialogis kedepankan kesetaraan di Papua
Pembangunan di dua provinsi timur Indonesia tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
