Anggota Bawaslu NTB Itratif dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah memulai sidang pelanggaran TSM dengan agenda mendengarkan laporan pelapor.
"Kemarin (21/12) sidang sekitar 1 jam, dari pukul 10.30-11.30 WITA, hari ini lanjut lagi pukul 14.00 WITA," ujarnya.
Salah satu yang disoroti pemohon adalah keterlibatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah secara TSM untuk menggiring pemilih memenangkan Mo-Novi melalui program bansos sapi dan kambing, sebab sebagaimana diketahui bahwa Zulkieflimansyah merupakan kakak kandung Novi.
Dalam sidang tersebut, pihak pemohon, yakni pasangan Jarot-Mokhlis diwakili kuasa hukum, sedangkan paslon nomor urut 4 dihadiri langsung Mahmud Abdullah, didampingi kuasa hukumnya.
Baca juga: Bawaslu tindak lanjuti dugaan politik uang di Sumbawa
Itratif menerangkan sidang pada Selasa ini beragendakan jawaban dari termohon, yakni paslon Mahmud Abdullah-Dewi Noviany.
"Kemudian Rabu (23/12) dan seterusnya akan dilanjutkan pemeriksaan bukti, kita beri kesempatan para pihak mengajukan saksi dan saksi ahli serta membawa bukti yang mereka miliki," tuturnya.
Itratif mengatakan Bawaslu tingkat provinsi hanya menangani pelanggaran yang bersifat TSM.
"Berdasarkan aturan, jika ada laporan pelanggaran administrasi TSM itu laporannya boleh di Bawaslu kota dan kabupaten, namun penanganan dilakukan bawaslu setingkat di atasnya. Begitupun kalau pilkada tingkat.provinsi, jika ada dugaan TSM, yang nangani adalah Bawaslu RI, tetapi kalau tidak TSM, ya bisa diselesaikan di tingkat wilayah sesuai locus delikti (lokasi perkara)," jelasnya.
Baca juga: Hasil beda tipis, Bawaslu awasi penuh penghitungan di Sumbawa
Sirra Prayuna selaku kuasa hukum Jarot-Mokhlis mengaku belum bisa berikan komentar banyak terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
"Pada waktunya, saya akan keluarkan rilis resmi ke publik," kata Sirra.
Meski demikian, ia mengakui bahwa dirinya sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum dari pasangan calon nomor 5 di Pemilihan Bupati Sumbawa, yakni Syarafuddin Jarot dan H Mokhlis.
"Saya masih mempelajari lebih detil, cermat, dan komprehensif substansi masalah tentang objek perkara," pungkasnya.
Ketua Umum Tim Relawan Mo-Novi, Chandra Wijaya Rayes, menegaskan pihaknya menghargai upaya hukum tersebut dan siap menghadapi hingga ke MK.
"Kami tetap menghargai paslon lain. Jika ada tuntutan, sebagai pemenang kami siap hadapi," pungkasnya.
Sebelumnya, paslon Pilkada Sumbawa nomor urut 5 Syarafuddin Jarot sebelumnya memastikan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas penetapan hasil perolehan suara yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa.
Gugatan ke MK itu dikemukakan Jarot di hadapan para pendukungnya, Kamis, 17 Desember 2020, pasca-rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU Sumbawa.
Untuk mendukung gugatan tersebut, Jarot-Mokhlis sudah menyiapkan tim kuasa hukum dan telah mengumpulkan banyak temuan yang terjadi saat masa kampanye maupun di hari tenang untuk mendukung upaya hukum yang akan ditempuh.
Baca juga: Golkar resmi usung pasangan Mo-Novi di Pilkada Sumbawa
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
