Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyambut baik pelantikan Hartono sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Rabu ini.Beliau juga cukup mumpuni dalam kerja interaksi dengan lembaga-lembaga internasional
"Saya bersyukur dan mengucapkan selamat atas pelantikan Saudara Hartono, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan di BRG yang berarti sudah sangat paham sepak terjang BRG selama ini," kata Siti dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu.
Siti juga menyoroti pengalaman Hartono sebagai seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mumpuni selama masa jabatannya.
Baca juga: Hartono resmi dilantik jadi Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Melihat pengalaman tersebut, dia yakin Hartono paham tata kelola dan tata kerja BRGM serta kolaborasinya bersama kementerian atau lembaga lain.
"Beliau juga cukup mumpuni dalam kerja interaksi dengan lembaga-lembaga internasional. Jadi saya cukup optimistis menyambut beliau memimpin BRGM, saya gembira," tambah Siti.
Pada Rabu ini Presiden Joko Widodo melantik Hartono sebagai Kepala BRGM sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Hartono sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Restorasi Gambut (BRG) dan juga Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG.
Baca juga: BRG gelar pelatihan Sekolah Lapang Petani Gambut di pesantren
Hartono menggantikan Nazir Foead yang menjadi Kepala BRG sejak badan itu dibentuk oleh Presiden pada 2016.
BRGM sebelumnya memiliki nama Badan Restorasi Gambut dan bertujuan untuk mempercepat pemulihan hidrologis gambut yang sudah terdegradasi. Namun, kini tanggung jawab badan itu bertambah dengan penugasan untuk melakukan rehabilitasi kawasan mangrove yang terdegradasi.
Dengan penambahan tanggung jawab itu, maka sekarang BRG resmi berganti nama menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang bekerja di sembilan provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.
Baca juga: BRG: Desa peduli gambut berperan dalam SDGs
Dengan penambahan tanggung jawab itu, Siti mengharapkan akan adanya peningkatan kolaborasi antara KLHK dan BRGM ke depan.
"Saya memimpikan kerja lapangan bersama antara Kementerian LHK, BRGM, tentunya juga dengan partisipasi pemerintah daerah, UPT terkait, dan masyarakat, kita satu arah vektor pencapaian tujuan sesuai arahan Presiden, sehingga hasilnya akan produktif dan jelas untuk kemajuan bangsa dan negara melalui kerja-kerja lapangan," ujar Siti.
Baca juga: BRG gandeng masjid sebagai penjaga ekosistem gambut
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
