BPK: Pemkab Badung, Bali satu-satunya daerah capai kemandirian fiskal

29 Desember 2020 14:27 WIB

Wisatawan menaiki perahu jukung milik nelayan saat kegiatan Parade Jukung Hias di Pantai Pandawa, Badung, Bali, Minggu (27/12/2020). Kegiatan tersebut diselenggarakan guna menarik minat wisatawan untuk kembali mengunjungi kawasan Pantai Pandawa sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata setempat yang terdampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/pras.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Badung di Provinsi Bali menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang sudah mencapai kemandirian fiskal tahun 2019 dengan level “sangat mandiri”.

“Dari 531 pemda, hanya satu daerah yang berhasil mencapai level sangat mandiri yaitu Kabupaten Badung,” kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan BPK Bernardus Dwita Pradana dalam workshop virtual IHPS I-2020 di Jakarta, Selasa.

BPK melakukan review kesinambungan fiskal pemda tahun anggaran 2019 yang dilakukan pada 2020 untuk mendorong transparansi akuntabilias pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Demi kemandirian fiskal, LaNyalla: BUMD tak produktif dilikuidasi

Dengan realisasi itu, lanjut dia, menandakan kesenjangan kemandirian fiskal antardaerah masih sangat tinggi karena sebagian besar pemda masih belum mandiri atau masih mengandalkan APBN.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq menambahkan salah satu indikator yang membuat Kabupaten Badung mandiri secara fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun mayoritas PAD Kabupaten Badung bersumber dari sektor pariwisata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, PAD Kabupaten Badung pada 2019 mencapai Rp4,83 triliun.

Baca juga: Ketua DPD dorong kemandirian fiskal daerah

Sedangkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyebutkan total realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada 2019 yang bersumber dari APBN kepada Kabupaten Badung mencapai Rp721 miliar.

“Kabupaten Badung memang dari sisi PAD sangat mendukung,” katanya.

Namun, mengingat pandemi COVID-19 menghantam sektor pariwisata paling dalam, lanjut dia, BPK berencana akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait kemandirian fiskal pada 2021.

“Dengan kondisi COVID yang sekarang perlu dilihat lebih lanjut karena target PAD masing-masing daerah akan terpengaruh. Ini akan dilakukan pemeriksaan pada 2021 secara lebih mendalam,” imbuhnya.