"Ada beberapa persiapan yang kita lakukan, salah satunya adalah data sasaran. Kita mulai dengan SMS edukasi pada tanggal 31 (Desember 2020)," kata Nadia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya Kemenkes telah mengirimkan SMS blast kepada para penerima vaksin tahap pertama, terutama kepada tenaga kesehatan.
Baca juga: Bappenas ungkap RI terima 371 juta dosis vaksin COVID hingga 2022
Baca juga: Pemerintah sediakan anggaran pengadaan vaksin Rp73 triliun
Menurut Nadia yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes, metode itu digunakan untuk memverifikasi data sasaran.
Cara kerjanya adalah tenaga kesehatan yang menerima SMS blast itu akan mengisi formulir dengan nomor induk kependudukan (NIK), yang akan mengungkapkan apakah mereka masuk dalam sasaran vaksinasi atau tidak.
Jika tenaga kesehatan tersebut tidak terdaftar, Kemenkes akan menginformasikan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, Puskesmas atau klinik, kemudian data itu disampaikan ke sistem informasi kesehatan.
Semua proses itu dilakukan sembari menunggu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin untuk penggunaan vaksin COVID-19, termasuk vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air pada Desember 2020.
"Kita menunggu izin, tapi tentunya kita lakukan secara pararel supaya kita bisa segera memulai vaksinasi ini. Kita lakukan sesuai dengan jadwal sekitar pekan kedua kita sudah bisa mulai melakukan vaksinasi ini," ujarnya.
Baca juga: Bio Farma: Tenaga kesehatan jadi prioritas vaksinasi Covid tahap awal
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah berencana segera mendistribusikan vaksin COVID-19 ke seluruh provinsi di Indonesia. Menkes Budi mengharapkan sebelum masyarakat kembali bekerja pada Januari, program vaksinasi terhadap tenaga kesehatan sudah bisa dimulai.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
