"Kita evaluasi, laporan dari bank dan kantor pos berupa sidik jari, tanda tangan dan foto penerima bantuan, kalau dulu tidak ada fotonya," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, Jumat.
Risma mengaku penyaluran bantuan tunai tahun ini langsung diterima lewat PT Pos Indonesia serta Himpunan Bank Negara (Himbara) kepada sedikitnya 10 juta penerima melalui akses data kependudukan.
"Pencairan sudah mulai sejak 4 Januari kemarin. PT Pos door to door yang Himbara saya minta lansia, sakit, dan disabilitas itu door to door juga, bank mungkin kesulitan tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan Kementerian BUMN, akan diserahkan ke PT Pos dari bank," katanya.
Baca juga: Mensos Risma inginkan penerima manfaat di balai bisa mandiri
Baca juga: 23 orang hasil "blusukan" Mensos ditempatkan di balai Kemensos
Perbaikan skema itu, kata dia, juga bertujuan untuk mengawal penerima bantuan agar benar-benar mampu keluar dari status kemiskinan.
"Kemiskinan ada tiga kategori, hampir, miskin, dan sangat miskin. Yang terakhir ini akan kita angkat, berat memang tapi kita akan lakukan secara bertahap melalui program pemberdayaan," ucapnya.
Program tersebut di antaranya optimalisasi pemberdayaan bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan ternak ikan, perbengkelan, las, pembuatan pupuk kompos, serta budi daya tanaman hidroponik khususnya di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.
"Di tempat ini juga kita merencanakan pembangunan rumah susun bekerja sama dengan Kementerian PU, anggaran dari mereka (Kemen PU)," katanya.
Risma juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal sesuai keinginan masyarakat.
Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dalam memetakan permasalahan aktual masyarakat guna membangkitkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19.
"Contohnya, masalah air bersih di Papua berdasarkan hasil pemetaan kami. Ditindaklanjuti dengan Kementerian PU untuk penyediaan air bersihnya. Kemudian KIP untuk sektor pendidikan, lalu ada anak jalanan yang produksi sepatu di Cibaduyut," ungkapnya.
Menurut dia saat ini tidak bisa lagi hanya bicara program yang sama, namun harus sesuai dengan keinginan masyarakat agar bisa maksimal. Selain menjalankan program yang sudah ada di dalam DIPA, pihaknya ingin bantuan tersebut bukan sekedar masyarakat menerima bansos melainkan program pemberdayaan turut berjalan.
"Saya ulangi sekali lagi, ada gap (jarak) antara kebutuhan dan bantuan. Progam bansos ini sebisa mungkin juga menghasilkan tambahan pendapatan jadi selain kita berikan pekerjaan, mereka juga kita dorong untuk menambah penghasilan mereka. Tidak bisa hanya, oh, tugasnya memberikan bantuan tapi juga kita berdayakan," kata dia.*
Baca juga: Upaya KPK tetap pantau penyaluran bansos
Baca juga: Wagub DKI apresiasi Mensos "blusukan" di Sudirman-Thamrin
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
