Kebijakan PPKM dinilai sudah tepat dan perlu dukungan masyarakat

18 Januari 2021 21:23 WIB

Warga berjalan di depan salah satu restoran di kawasan Sabang, Jakarta, Jumat (8/1/2021). Pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali pada 11-25 Januari mendatang guna menekan angka penularan COVID-19 yang salah satunya membatasi kegiatan di restoran untuk makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebanyak 25 persen dari kapasitas. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Tidak setiap warga masyarakat ini memiliki kedisiplinan

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, 11-25 Januari dinilai sudah tepat dan memerlukan dukungan masyarakat serta dunia usaha, agar kebijakan tersebut sukses menekan kasus COVID-19.

Pakar kesehatan masyarakat dr Hermawan Saputra, di Jakarta, Senin, menilai pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait COVID-19 sebenarnya sudah cukup baik, karena pandemi sudah berlangsung sekitar 11 bulan. Yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19.

"Bahwa kasus positif ini memang akan terus meningkat, karena tidak setiap warga masyarakat ini memiliki kedisiplinan," kata dr Hermawan.

Hermawan menyebutkan kebijakan itu sudah tepat, namun juga mengkritisi kenapa kebijakan PPKM tidak berlaku di seluruh Indonesia.

"Ini hal yang sifatnya parsial yang sejak awal kami melihat sulit untuk bisa mengendalikan kasus secara menyeluruh," katanya pula.

Menurut dia, dukungan kepada kebijakan PPKM Jawa-Bali penting untuk Pemerintah yang memiliki komitmen besar dalam pengendalian COVID-19. Kemudian, ia menilai perlu kebijakan yang skalanya nasional untuk memutus mata rantai COVID-19.

Sekarang ini, menurut dia, kalau melihat 34 provinsi 514 kabupaten kota, maka COVID-19 sudah semua ada di berbagai daerah, oleh sebab itu kedisiplinan dianggap penting.

"Tetapi kalau selama moda transportasi terbuka, aktivitas publik terbuka, kegiatan sosio kultur terbuka, sosio keagamaan terbuka, sosio pariwisata terbuka, selama itu memang akan terus naik kasus," ujarnya pula.

Karena itu, kedisiplinan masyarakat diperlukan untuk mengendalikan kasus COVID-19. Jika masyarakat terus tidak disiplin, menurut dia, tentu penyebaran COVID-19 tidak akan selesai, bahkan melandai pun tidak.

"Kita belum sampai puncak kasus saat ini, nah mudah-mudahan antara masyarakat, pemerintah kita dan semua stakeholder kompak dalam penanggulangan dan pengendalian COVID-19 ini," ujar Hermawan.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, pada prinsipnya kebijakan PPKM diberlakukan sebagai upaya menjamin keselamatan masyarakat di tengah peningkatan kasus COVID-19 yang masih tinggi.

Supaya PPKM terlaksana dengan baik, katanya, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koordinasi pusat dan daerah yang konsisten juga bisa menjadi kunci keberhasilan.

"Dibutuhkan disiplin dan sikap tegas dari pemerintah daerah untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan di daerahnya masing-masing," kata Wiku.
Baca juga: Satpol PP DKI telah tindak ribuan pelanggar prokes selama PSBB ketat
Baca juga: Wagub nilai wajar hari pertama PPKM di Jakarta ramai