"Diperlukan langkah dengan mengedepankan pendekatan dynamic policy analysis atau analisis kebijakan dinamis dalam menghadapi masalah yang sangat kompleks ini," kata dia di Banjarmasin, Selasa.
Taufik memaparkan langkah itu antara lain rehabilitasi kawasan pembangunan infrastruktur, penanganan psikologi masyarakat korban banjir serta pemulihan perekonomian dari berbagai sektor sesuai kawasan yang terdampak.
Untuk itulah, saran dia, pemerintah harus mencoba mendesain ulang kebijakan yang sudah ada semisal terkait perizinan penggunaan lahan untuk tambang dan perkebunan skala besar, mengkaji daerah yang berhasil dalam penyelesaian rehabilitasi banjir.
Baca juga: KLHK: Kondisi infrastruktur ekologis daerah banjir Kalsel tak memadai
Baca juga: Forkopimda Kalsel antar logistik ke HST lewat udara
Langkah lain, menciptakan langkah-langkah strategis lainnya semisal bagaimana di kawasan perkotaan penataan pemanfaatan ruang pemukiman, di kawasan pedesaan terkait kebijakan pengerukan kanalisasi yang masif sebagaimana dilakukan awal Gubernur Pangeran M Noor dan Brigjen Subardjo.
Menurut dia, kondisi bencana banjir yang menimpa Kalimantan Selatan seyogyanya menjadi catatan bersama bersatu padu dalam kebijakan pasca banjir.
Taufik menyatakan, tidak sekadar warisan efek dari desentralisasi dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dimana izin pertambangan dan perkebunan terletak pada daerah otonom pemerintah kabupaten/kota, tetapi terkait dengan parameter kependudukan dan parameter pembangunan yang berkelindan dengan parameter lingkungan.
“Investasi di daerah sejak desentralisasi tahun 1999 menghadirkan pertumbuhan penduduk yang tinggi mencapai 2 sampai 4 persen di Kalsel dari aspek migrasi, diikuti dengan penggunaan lahan yang masif dalam bentuk kebutuhan pembangunan perumahan dan pemanfaatan lahan untuk infrastruktur lainnya dalam 20 tahun terakhir," paparnya.
Implikasi investasi pertambangan dan perkebunan menjadi multiplier effect pada sektor lain, sehingga tidak heran jika kontribusi PDRB Kalsel disumbang oleh sektor pertambangan yang turut menggenjot perekonomian masyarakat.
"Negara yang memiliki kelimpahan sumber daya alam, perlu dihadirkan kebijakan proporsional antara keseimbangan modal alam, modal fisik berupa kebutuhan infrastruktur dan modal manusia berupa kesiapan keterampilan menuju pembangunan berkelanjutan," katanya.
Dia meyakini pemerintah pusat dan daerah mampu memetakan penyebab bencana banjir tidak sekadar pada aspek tata kelola lingkungan baik di kawasan pegunungan, pedesaan, perkotaan dan lahan rawa, tetapi aspek-aspek yang terkait dengan regulasi yang sejak lima tahun terakhir sudah sangat sentralistik.*
Baca juga: Empat pesawat TNI AU dikerahkan bantu korban bencana Sulbar dan Kalsel
Baca juga: Curah hujan tinggi jadi penyebab banjir Kalsel
Pewarta: Firman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
