Hukum kemarin kasus korupsi Asabri hingga identifikasi korban pesawat

22 Januari 2021 04:35 WIB

Keluarga dan rekan mengusung peti jenazah pramugari Sriwijaya Air SJ 182 Mia Tresetyani Wadu saat pemakaman , di Taman Makam Umat Kristiani Mumbul, Nusa Dua, Badung, Kamis (21/1/2021) ANTARA/Fikri Yusuf

Lima berita hukum pada Kamis (21/1) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari penyidikan Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT. Asabri hingga proses identifikasi jenazah korban Sriwijaya Air.

1. Mantan Dirut Asabri diperiksa Kejagung soal dugaan korupsi

Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama PT Asabri inisial ARD sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri.

Selengkapnya di sini

2. Kejagung periksa Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan

Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa satu saksi, yakni S selaku Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan terkait kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang tengah disidik Kejaksaan Agung.

Selengkapnya di sini

3. Proses identifikasi berlanjut meski pencarian korban SJ 182 dihentikan

Tim DVI Polri tetap melanjutkan proses identifikasi jenazah korban jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air PK-CLC SJ 182 meski Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) resmi menghentikan pencarian korban dan puing pada Kamis (21/1).

Selengkapnya di sini

4. Tim DVI Polri identifikasi 4 jenazah korban Sriwijaya Air

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri pada Kamis (21/1), berhasil mengidentifikasi empat jenazah korban jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ-182.

Selengkapnya di sini

5. Berkas perkara kasus tanah Labuan Bajo dinyatakan P-21

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melimpahkan 13 berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi NTT.

Selengkapnya di sini