"Berikan kemudahan bantuan kepada pelaku UMKM sebagai bentuk upaya agar pelaku usaha dapat adaptif terhadap keadaan pandemi," kata Rafli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, dengan mempermudah bantuan dari pemerintah kepada UMKM, maka kalangan masyarakat juga dapat terus untuk produktif dalam menjalankan usaha di tengah pandemi.
Hal yang lebih utama, masih menurut dia, adalah bagaimana masyarakat di berbagai daerah dapat beradaptasi dengan kondisi dengan bantuan kebijakan dari pemerintah.
"Melalui permasalahan situasi yang ada, kebijakan pemerintah melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat akan berpengaruh kepada kinerja UMKM," tegasnya.
Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan sejumlah strategi yang akan diterapkan tahun ini untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM meliputi bidang perkoperasian, usaha mikro, UKM, kewirausahaan, penyaluran dana bergulir, dan penguatan pemasaran produk.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (21/1), menyatakan pihaknya mendorong pembiayaan usaha mikro melalui fasilitasi penguatan modal, kemudahan izin dan perlindungan di area infrastruktur publik, pengembangan rantai pasokan usaha mikro melalui standarisasi dan skema jaringan pemasaran.
Kemudian, lanjut Teten Masduki, pengembangan kapasitas usaha mikro melalui transformasi informal menuju formal.
Selain itu, ujar dia, mendorong pelakunya masuk ke pasar ekspor melalui pengembangan investasi dan UKM dengan skema pembiayaan dan potensi investasi serta pengembangan SDM UKM melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan. Seiring dengan pengembangan kawasan atau kluster UKM berbasis ekspor.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta eksportir menggandeng para pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan untuk mendorong mereka naik kelas dari sisi skala usaha.
“Eksportir ini bisa mengajak UMKM, ini segera menaikkan kelas,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penandatanganan Kerja sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (18/1).
Hal ini, kata Presiden, menjadi peluang yang baik bagi eksportir untuk menggandeng UMKM agar terlibat dalam kegiatan usahanya. Dengan begitu, kata dia, pengembangan usaha besar harus terus melibatkan UMKM di Tanah Air.
Baca juga: KKP salurkan bantuan Rp4,52 miliar ke UMKM perikanan di Jawa Tengah
Baca juga: Bali bahu-membahu bangkitkan UMKM dari dampak pandemi
Baca juga: BRI salurkan bantuan produktif usaha mikro hingga Januari 2021
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
