"Musyawarah yang saya pimpin telah dihadiri oleh 12 presiden-presiden partai dari BERSATU, UMNO, PAS, PBB, MCA, MIC, PRS, SUPP, PDP, PBS, STAR dan SAPP manakala PBRS diwakili Wakil Presiden," ujar Muhyiddin di Kuala Lumpur.
Dirinya bersyukur bahwa musyawarah yang berlangsung selama lebih kurang dua jam dalam suasana akrab telah menyambut baik pembahasan mengenai Proklamasi Darurat dari Dato Takiyuddin Hassan Menteri di Kantor Perdana Menteri (Urusan Parlemen dan Undang-Undang), Tan Sri Mohd Zuki Ali Kepala Sekretariat Negara dan Dato Dr Norhizan Ismail Wakil Ketua Dirjen Kesehatan.
"Berbagai isu telah diperbincangkan dan semua anggota musyawarah puas dengan penjelasan dan perbincangan panjang lebar mengenai Ordinan Darurat dan kepemimpinan darurat serta pengurusan pandemik COVID-19 dan immunisasi vaksin yang akan dimulai pada Februari 2021," katanya.
Majelis Presiden akan terus menjadi platfom perbincangan tertinggi bagi semua partai politik dalam Perikatan Nasional demi memastikan kestabilan politik dan kelancaran pengelolaan pemerintahan serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara.
Sementara itu pada kesempatan terpisah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan dalam rapat presiden partai-partai politik dirinya sempat menanyakan kenapa terdapat negara yang telah bebas daripada wabah COVID-19 sedangkan Malaysia terpaksa proklamasi darurat da rakyat semakin sengsara dengan hidup.
Sedangkan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan darurat tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi negara dan rakyat hari ini.
"Melawan dampak COVID-19 memerlukan kepimpinan yang kukuh. Tata kelola yang baik menjadi paling penting saat ini yang tidak wajar kita remehkan," katanya.
Baca juga: Malaysia umumkan keadaan darurat
Baca juga: Pakatan Harapan menolak penerapan darurat di Malaysia
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Suharto
Copyright © ANTARA 2021
