Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah daerah bisa terlibat untuk membantu meringankan beban peternak unggas mandiri yang kian tersudut terutama di masa pandemi COVID-19.Upaya yang dilakukan bisa pemberdayaan dan pembinaan teknis para peternak agar mampu bertahan dalam usahanya dalam menghadapi pandemi COVID-19
Menurut LaNyalla, peternak mandiri bukan hanya dituntut untuk bisa bertahan dari wabah, tetapi juga harus menghadapi para pengusaha integrator, termasuk penanam modal asing (PMA) yang memiliki modal jauh lebih besar dalam industri perunggasan.
"Peternak unggas mandiri tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan PMA integrasi vertikal. Karena, integrator memiliki bahan baku pakan, pabrik pakan, pabrik pembibitan GGPS, GPS, PS, FS, usaha budidaya komersial, rumah potong unggas, perusahaan koordinasi kemitraan, cold storage, processing serta ratusan outlet penjualan di berbagai kota besar," kata LaNyalla dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
LaNyalla menjelaskan bahwa kemampuan peternak unggas mandiri sangat dan sulit bagi mereka untuk mengembangkan diri. Selain sulit dalam permodalan, jaringan yang mereka miliki juga minim. Padahal, jejaring sangat penting bagi peternak jika mereka ingin meningkatkan penjualan.
Sebagian peternak mandiri yang mengandalkan koperasi juga memiliki kemampuan dan jaringan terbatas. Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menambahkan bahwa jika peternak mandiri unggas membentuk koperasi, hal tersebut juga tidak akan banyak membantu.
"Apakah jika para peternak unggas mandiri berkonsolidasi membentuk koperasi akan menjadi solusi dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan terintegrasi? Faktanya peternak itu bekerja sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi. Jika pun membentuk koperasi, modal dan jaringan mereka tetap terbatas," kata dia.
Untuk itu, LaNyalla menilai Undang-Undang No 14 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu ditinjau ulang.
Menurut LaNyalla, UU 14/2014 lebih berpihak pada perusahaan perunggasan terintegrasi yang bermodal besar dan PMA, sedangkan peternak unggas mandiri semakin sulit untuk bertahan.
Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah seharusnya pemerintah hadir agar peternak unggas mandiri bisa terus bertahan.
"Harus ada upaya dari pemerintah melalui dinas peternakan. Upaya yang dilakukan bisa pemberdayaan dan pembinaan teknis para peternak agar mampu bertahan dalam usahanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini," kata dia.
Baca juga: Pakar IPB: Tiga kementerian perlu dilibatkan dalam industri unggas
Baca juga: Indef sarankan pemerintah miliki data termutakhir industri perunggasan
Baca juga: Widodo Makmur Unggas tetapkan harga IPO Rp180 per saham
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
