"Dari total tersebut, telah cair sebanyak Rp210,359 atau 96,96 persen per 25 Januari 2021," kata Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Rachmat Koesnadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Secara umum peluncuran bantuan tunai PKH serentak telah dimulai sejak 4 Januari 2021 dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Data penyaluran bantuan tunai PKH tersebut menjadi salah satu bahan laporan Kemensos dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kota Cilegon pada Selasa (26/1).
Baca juga: Lebih sejuta KPM PKH graduasi pada 2020
Baca juga: Kemensos: Gerakan "Ayo Kuliah" di Lampung bisa jadi gerakan nasional
Khusus untuk Kota Cilegon, ujar dia, PKH menjangkau 5.897 KPM dengan nilai Rp3,937 miliar. Dari total tersebut, telah disalurkan sebesar 96,83 persen atau Rp3,922 miliar per 25 Januari.
Menurutnya, ada sekitar 130 KPM yang belum tersalurkan dengan alasan sakit, jauhnya domisili serta berada di luar kota.
"Secara umum, penyaluran bantuan tunai PKH di Kota Cilegon termasuk empat besar se-Provinsi Banten," katanya.
Kemensos hanya menyalurkan bantuan kepada KPM yang datanya benar-benar bersih. Sementara untuk mereka yang memiliki data NIK tidak sesuai, maka Kemensos langsung turun ke lapangan untuk mengecek.
Untuk percepatan penyaluran bantuan tunai, Kemensos terus melakukan pemantauan setiap pekan serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang terjadi di lapangan.
"Kami juga melakukan sosialisasi agar bantuan yang diberikan hanya digunakan untuk kebutuhan, yang penting misalnya keperluan sekolah maupun modal usaha," ujar dia.
Dalam kesempatan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Mochlas Siddik itu, juga disalurkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Mandiri kepada tiga KPM PKH Graduasi senilai Rp25 juta untuk masing-masingnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Mochlas Siddik mengatakan kehadiran anggota DPR ke Kota Cilegon bertujuan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait penyaluran bantuan tunai PKH.
Ia juga menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait pengalaman bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi baik yang bersumber dari APBN, APBD provinsi maupun kota.*
Baca juga: Anggota DPR dukung kesejahteraan tenaga pendamping PKH Kemensos
Baca juga: Kemensos siapkan pagu anggaran bansos 2021 sebesar Rp87 triliun
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
