Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta penyaluran dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dievaluasi secara menyeluruh termasuk efektivitas penggunaan dana tersebut bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Wapres Ma’ruf Amin, saat memimpin rapat terbatas tentang isu-isu politik, hukum, dan keamanan terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, mengingatkan perlu evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otonomi khusus.
Selain evaluasi dana otsus, Wapres juga mengatakan perlunya rancangan dan cara kerja baru dalam melaksanakan program percepatan pembangunan di kedua provinsi paling timur Indonesia itu.
"Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, serta cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat," kata Wapres pula.
Terkait dengan berakhirnya masa otsus pertama di akhir 2021, Wapres mengatakan Pemerintah akan merumuskan kembali kebijakan otsus baru dengan melibatkan orang asli Papua (OAP) dalam setiap perencanaan dan pelaksanaannya. Pelibatan OAP tersebut akan dilakukan dengan mengajak masyarakat Papua dan Papua Barat dalam membahas kebijakan otonomi khusus.
"Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera," ujarnya.
Rapat terbatas tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.
Turut hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca juga: Ketua Banggar harap perpanjangan dana otsus dapat lebih dioptimalkan
Baca juga: Menkeu estimasi dana Otsus Papua capai Rp234 triliun untuk 20 tahun
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
