Ada dugaan pembungkaman terhadap aktivis lingkungan di Kalimantan Timur dengan modus tes swab COVID-19.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sungguh-sungguh melaksanakan janji dan komitmen melaksanakan konsep presisi, termasuk menghadirkan keadilan hukum, tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Menurut dia, kepolisian hadir untuk menegakkan hukum yang adil dan mengayomi masyarakat, itu tercermin dalam konstitusi dan demokrasi warisan reformasi.
"Bahkan, amendemen UUD NRI 1945 akhirnya memasukkan sejumlah pasal untuk menjamin penegakan HAM dan pelaksanaan demokrasi. Polri di bawah pimpinan Jenderal Pol. Listyo harus bisa menjaga dan menyelamatkan dua hal yang sangat berharga tersebut," kata Hidayat Nur Wahid (HNW) di Jakarta, Kamis.
HNW menyebutkan ada sejumlah kasus yang berpotensi mengancam penegakan HAM dan demokrasi apabila tidak diusut atau diselesaikan secara tegas.
Pertama, menurut dia, kasus penembakan sejumlah laskar FPI di KM 50 yang telah dinyatakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai pelanggaran HAM dengan jenis unlawful killing.
Baca juga: Komnas HAM mengetahui detail kronologis kejadian di Tol Japek Km 50
"Rekomendasi Komnas HAM agar kasus itu dibawa ke pengadilan harus benar-benar dipegang secara teguh pihak Polri. Siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab secara hukum," ujarnya.
HNW berharap Kapolri menunjuk penyidik-penyidik yang berkualitas dalam mengusut kasus tersebut secara profesional dan kredibel.
Ia yakin dan percaya banyak penyidik berkualitas di Polri yang bisa diamanahi menangani kasus tersebut.
Menurut dia, ada juga kasus lain yang menjadi pekerjaan rumah Kapolri baru, yaitu dugaan pembungkaman terhadap aktivis lingkungan di Kalimantan Timur dengan modus tes swab COVID-19.
"Ketika aktivis-aktivis tersebut dites dan dinyatakan positif COVID-19, lalu ada sejumlah oknum yang ‘menggeledah’ kantor organisasi mereka bekerja. Kasus ini juga perlu menjadi perhatian untuk melindungi warga negara atau para aktivis yang mewujudkan demokrasi," katanya.
HNW juga berharap rekam jejak Jenderal Pol. Listyo saat memimpin Polda Banten beberapa waktu lalu yang dikenal dekat dengan para ulama dapat terus dipertahankan.
Langkah itu, menurut HNW, menunjukkan tradisi bahwa sejak dahulu Polri memang dekat dengan ulama dan umat Islam sehingga jangan pernah mau diadu domba oleh kelompok-kelompok yang ingin bangsa ini terpecah belah, serta saling memusuhi dan mencurigai.
Baca juga: DPR dukung Kapolri kedepankan tilang elektronik
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
