Kantor Perdana Menteri Malaysia dalam pernyataannya Jumat mengatakan walaupun skor dan kedudukan negara menurun sedikit daripada 2019 namun perlu ditegaskan bahwa dasar dan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan adalah jelas serta berkelanjutan.
Sebagaimana telah disampaikan pada saat awal pemerintahan Perikatan Nasional, Program Antikorupsi Nasional (NACP) masih diteruskan bagi meningkatkan pemerintahan yang baik selain mengurangi dan menutup peluang-peluang korupsi dalam administrasi pemerintahan.
Pemerintah melalui Komite Khusus Kabinet Mengenai Anti Korupsi (JKKMAR) juga senantiasa melihat kepada kaedah dalam meningkatkan pemerintahan dalam administrasi pemerintahan.
Malah pemerintah tidak pernah dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pelaku rasuah serta tindakan tegas akan diambil mengikut prinsip "rule of law".
Sementara itu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2020 melorot hingga tiga poin dibanding IPK pada 2019.
Penurunan itu adalah yang pertama sejak 2007 namun penurunan pada 2007 juga hanya satu poin yaitu 23 dari semula 24 pada 2006.
TII mencatat IPK Indonesia pada tahun 2020 berada di skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.
Skor tersebut turun tiga poin dari 2019 yang berada pada skor 40 dengan peringkat 85. Pada tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir.
Negara yang punya skor dan ranking yang sama dengan Indonesia adalah Gambia.
Baca juga: Menyorot Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang melorot
Baca juga: KPK jabarkan berbagai upaya berantas korupsi respons IPK turun
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2021
