"Ini kita lakukan untuk memenuhi permintaan Menteri Sosial sekaligus memverifikasi kebenaran data di lapangan," kata dia saat diskusi daring dengan tema Bansos Sudah Sampai Mana yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Seperti diketahui, pada 2021 terdapat tiga jenis bansos yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp28,7 triliun.
Baca juga: Kemensos salurkan bantuan tunai PKH Banten sebesar Rp212 miliar
Selanjutnya Bantuan Pangan Non Tunani (BPNT) atau bansos sembako yang menyasar 18,8 juta KPM. Masing-masing KPM menerima Rp200 ribu per bulan. Terakhir, Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan sasaran 10 juta KPM.
Secara umum, untuk penyaluran BST, PT Pos melakukan tiga metode penyaluran kepada KPM. Pertama, pencairan dilakukan di kantor Pos, kedua petugas memanfaatkan fasilitas umum misalnya kantor desa, kelurahan hingga sekolah yang memiliki kapasitas luas untuk melakukan pencairan.
"Dan yang ketiga kita lakukan yakni antaran khususnya untuk masyarakat lanjut usia, sakit, cacat dan sebagainya," kata Haris.
Kemudian, lanjut dia, pada Februari 2021 PT Pos akan menerapkan suatu kebijakan untuk memverifikasi data KPM penerima bansos.
Baca juga: Indef: Penyaluran bansos tunai bantu perekonomian masyarakat
Terkait adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11 hingga 25 Januari yang kemudian diperpanjang 14 hari kemudian, PT Pos melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar memudahkan pencairan.
Untuk pencairan bansos di kantor Pos, petugas tetap mengetatkan protokol kesehatan agar menghindari kemungkinan adanya paparan virus.
"Kita juga melakukan pembatasan jumlah penerima per harinya," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pemerintah setempat tetap berkoordinasi dengan PT Pos terkait pencairan bansos.
Ia mengakui pada awalnya memang terjadi beberapa kendala dimana warga menumpuk pada satu lokasi saat pencairan bansos. Namun, setelah adanya koordinasi jadwal dan teknis pencairan, hal itu tidak terjadi lagi.
"Pembagian bansos ini dipecah di beberapa tempat supaya tidak menumpuk," ujarnya.
Baca juga: Distribusi BST Jakarta dibatasi 500 orang per titik per hari
Baca juga: LPSK harap pemerintah ketat awasi bansos penyandang disabilitas
Baca juga: Lurah Duri Kosambi klarifikasi dugaan pungli BST dari Kemensos
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
