Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksikan tren pemulihan ekonomi kuartal IV-2020 yaitu minus 2,19 persen dari 3,49 persen pada kuartal III akan terus berlanjut pada tahun ini.Ini merupakan level tertinggi dalam enam tahun terakhir. Tingkat keyakinan masyarakat juga terus berada pada tren positif
Kemenkeu mencatat keberlanjutan pemulihan tersebut tercermin melalui beberapa indikator seperti PMI Manufaktur pada Januari yang kembali meningkat dari 51,3 pada Desember 2020 menjadi 52,2.
“Ini merupakan level tertinggi dalam enam tahun terakhir. Tingkat keyakinan masyarakat juga terus berada pada tren positif,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menperin apresiasi pelaku industri, PMI Manufaktur Indonesia naik lagi
Kemenkeu juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan kembali tumbuh positif di level sekitar 5 persen sehingga menunjukkan adanya tren pembalikan.
Meski demikian, adanya variasi angka proyeksi menunjukkan faktor ketidakpastian dari perkembangan COVID-19 dan proses pelaksanaan vaksinasi.
Menurutnya, kinerja perekonomian Indonesia terus menunjukkan arah pemulihan dan sudah berjalan pada jalur yang tepat dan arah pemulihan ini akan didorong lebih cepat.
“Terutama dengan mulai berjalannya vaksinasi secara terukur dan terencana dengan baik,” katanya.
Baca juga: Menko Airlangga proyeksikan ekonomi tumbuh hingga 2,1 persen kuartal I
Kemenkeu memastikan dukungan kebijakan fiskal yang telah terjadi secara kuat pada 2020 akan tetap dilanjutkan dan tetap bersifat countercyclical untuk tahun ini yakni tercermin pada angka defisit 5,7 persen terhadap PDB dalam APBN 2021.
Pemerintah juga akan tetap fokus melakukan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 baik dukungan terhadap rumah tangga maupun sektor usaha khususnya UMKM.
“Program PEN terus dilanjutkan untuk memastikan penanganan COVID-19 terus berjalan secara efektif, menjaga daya beli masyarakat, serta menstimulasi pemulihan dunia usaha,” katanya.
Tak hanya itu Kemenkeu bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) turut melakukan koordinasi secara erat.
Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi nasional didukung oleh kebijakan yang kondusif, terpadu, dan efektif.
Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah upayakan ekonomi RI berbalik positif 2021
Kebijakan fiskal baik, kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan kebijakan penjaminan simpanan secara terpadu diarahkan selaras dengan reformasi struktural yang terus dilakukan.
“Ini sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku ekonomi agar bertahan dan mulai melakukan ekspansi usahanya mengambil momentum pemulihan ekonomi yang sudah semakin nyata,” ujarnya.
Kemudian pemerintah juga melakukan reformasi struktural untuk menghapus berbagai hambatan iklim usaha dan produktivitas yang manfaatnya akan tercermin pada peningkatan aktivitas ekonomi.
“Momentum reformasi terus diperkuat dalam fase pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam aturan turunan UU Cipta Kerja yang telah dirampungkan dan segera dapat diimplementasikan,” katanya.
Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah akan terapkan PPKM berskala mikro
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
