Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi meminta tiga kepala daerah di Malang Raya untuk memperkuat 3T, yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) untuk mengatasi pandemi COVID-19.Yang diutak-atik selama ini masih 3M, padahal 3T sangat penting untuk menurunkan penyebaran COVID-19
"3T berbasis mikro ini harus terus dikuatkan tanpa mengabaikan 3M, bahkan 4M atau 5M dan PSBB tetap dijalankan. Setiap ada kasus COVID-19, harus segera dilacak (tracing), jika dalam satu keluarga harus dipisahkan antara yang sehat dan yang terpapar," katanya dalam webinar bersama kepala daerah dan PWI Malang Raya dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) yang dipantau di Malang, Senin.
Ia mencontohkan jika dalam keluarga ada yang positif COVID-19, baik tanpa gejala maupun bergejala ringan, dikarantina di rumah, sedangkan yang sehat "diungsikan" dan tetap diawasi, atau sebaliknya, yang terpapar dengan gejala berat dirujuk ke RS rujukan dan yang sehat tetap di rumah.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, mengakui selama ini 3T masih agak diabaikan, karena semua terfokus pada 3M.
"Yang diutak-atik selama ini masih 3M, padahal 3T sangat penting untuk menurunkan penyebaran COVID-19," ujarnya.
Baca juga: Epidemiolog: Pengetatan mobilitas masyarakat harus disertai 3T
Menurut dia, meningkatnya kasus positif COVID-19 bisa jadi diakibatkan orang tanpa gejala (OTG) yang tidak terurus (diabaikan) yang sebenarnya juga sebagai penyebar virus corona. Oleh karena itu, 3T sekarang harus diperkuat dan ditingkatkan.
Hanya saja, lanjut Muhadjir, jumlah "tracer" secara nasional saat ini masih minim, yakni sekitar 4.600-5.000 orang.
"Padahal kebutuhan kita untuk mempercepat 'tracing', paling tidak sekitar 50 ribu-60 ribu orang, sehingga kalau ada yang positif di satu kecamatan dan 'tracer'-nya sedang melakukan 'tracing' di tempat lain, maka harus pinjam 'tracer' dari kecamatan lain," katanya.
Menyinggung upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, Muhadjir menyarankan sebaiknya dunia usaha, termasuk usaha kecil menengah dan pedagang kaki lima. dilonggarkan waktu operasionalnya, dengan catatan setelah melewati ketentuan jam buka, pelayanan harus melalui daring.
"Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Kalau terus-menerus mengandalkan APBN, seberapa jauh dana itu akan tersedia. Seharusnya bansos itu untuk menstimulasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga," tuturnya.
Ia berharap, masyarakat tidak hanya berharap dari bansos pemerintah.
"Kalau hanya melulu dari APBN, dikhawatirkan utang negara akan semakin besar. Kami berharap kerja sama pentahelix untuk memulihkan perekonomian bangsa, selama ini kebanyakan masih ekahelix alias masih dari APBN (pemerintah)," katanya.
Baca juga: Menko Airlangga sempat idap COVID-19, akui terapkan 3T
Baca juga: BEM UI: Vaksinasi COVID-19 sama penting dengan 3T
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
