"Dua tugas kita disatukan dalam rencana aksi untuk dua misi, yakni gempa bumi menjadi bencana alam dan bencana nonalam atau pandemi COVID-19," kata Muhammad Idris, pada rapat Tim Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Provinsi Sulbar, di Mamuju, Senin.
"Kondisi saat ini kita tengah menghadapi bencana alam dan nonalam, sehingga kita harus melakukan penanganan keduanya dengan baik. Jangan sampai penanganan pengungsi bagus, tapi kasus COVID-19 naik terus," katanya.
Rapat tersebut untuk memastikan setiap bidang, melakukan finalisasi program aksi selama dua bulan, berikut kebutuhan pembiayaannya serta target-target sasaran yang harus dicapai.
Baca juga: 1.230 pasien pengungsi gempa Sulbar telah dilayani RSL TNI-AD
Baca juga: PMI terima donasi Rp2,4 miliar untuk korban gempa Sulbar
"Efisiensi dan efektivitas selama masa transisi, tidak boleh ada tumpang tindih program antarbidang dan bagian serta mekanisme posko pengungsian dan dapur umum," ujarnya.
"Karena ini modelnya transisi, maka tidak bisa dilepaskan dari kerja kawan-kawan TNI dan Polri yang membantu kita untuk terus bekerja di lapangan dengan baik dan membangun tim yang solid, duduk bersama memecahkan masalah-masalah," urai Muhammad Idris.
Ia menyebutkan, beberapa bidang dalam pos komando memiliki tugas masing-masing misalnya logistik, pengungsi, keamanan, data dan informasi serta kesehatan.
"Ini harus bekerja secara tim, jadi sebenarnya ada urusan di bidang kita, namun harus dikerjakan bidang lain. Di situlah diperlukan bekerja secara tim," ujarnya.
Untuk bidang kesehatan, Muhammad Idris yang juga sebagai Sekretaris Provinsi Sulbar itu meminta untuk menangani dua hal, baik persoalan gempa maupun pandemi COVID-19.
"Saya minta teman-teman di bidang kesehatan terjun ke tenda pengungsian. Ketika sakit ditangani dan kalau ada yang positif COVID-19 juga ditangani. Jadi, harus ada solusi. Jadi, saya meminta kepada tenaga kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk lebih keras lagi bekerja agar masalah penanganan pengungsi dan COVID-19, bisa berjalan seiring," ujar Muhammad Idris.
Di bidang data, dia menyoroti banyaknya versi data yang sedang beredar di masyarakat sehingga ia meminta bidang data dan Informasi harus mampu menjadi dapur data dan menjadi rujukan publik.
"Ketika ada kesalahan data maka bidang ini yang bertanggung jawab. Disini dapurnya data," tegasnya.
Kordinator Bidang Data dan Informasi Safaruddin Sanusi menyampaikan bahwa Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Sulbar harus cepat merespon setiap informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial.
"Dengan begitu informasi yang beredar tidak simpang siur. Untuk mewujudkan itu, nantinya bidang data dan informasi bekerja sama dengan beberapa media, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan pascabencana maupun persoalan COVID-19," ucapnya.
"Nanti ada narasumber yang menyampaikan ke masyarakat terkait perkembangan penanganan bencana, baik persoalan COVID-19 maupun penanganan pascagempa Sulbar," ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Sulbar tersebut.
Sedangkan Koordinator Bidang Logisitik dan Perlengkapan Ansar Malle menyampaikan untuk persiapan logistik yang akan didistribusikan memerlukan data yang harus disepakati bersama, begitu juga data pengungsi harus diklasifikasi sehingga memudahkan dalam pendistribusian logistik.
"Untuk distribusi logistik, harus didampingi TNI dan Polri, dan dipastikan logistik harus diterima oleh warga," kata Ansar Malle.*
Baca juga: RSUD Undata mulai layani donor plasma konvalesen untuk pasien COVID-19
Baca juga: Masa TDB gempa berakhir, PMI tetap beri pelayanan dan salurkan bantuan
Pewarta: Amirullah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
