Presiden minta Pemda terapkan mikro lockdown

11 Februari 2021 12:05 WIB

Ilustrasi - Petugas Linmas mengawasi warga yang mencuci tangannya sebelum memasuki wilayah Kelurahan Setiamanah, Cimahi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pemerintah Kota Cimahi menerapkan "mini lockdown" atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di tingkat RW dan kelurahan selama 14 hari ke depan yang dilakukan dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj/pri.

Nggak bisa lagi satu kota langsung di-'lockdown'

Presiden Joko Widodo meminta Pemda untuk menerapkan "mikro lockdown" atau PPKM dalam skala mikro mencakup lingkup kampung, desa, RW, atau RT.

“Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-'lockdown' seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misal satu kelurahan, yang di-'lockdown' seluruh kota, untuk apa. Yang sering keliru kita di sini,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dari Istana Negara Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, kata dia, pekan lalu pemerintah kemudian bekerja lebih detail dengan menerapkan "mikro lockdown" atau "lockdown" skala mikro.

Baca juga: Presiden minta pendekatan PPKM berbasis mikro

Menurut Kepala Negara hal itu tidak cenderung merusak pertumbuhan ekonomi dan tidak merusakkan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum.

“Karena yang kita 'lockdown' dalam skala-skala kelurahan, RW, RT. Oleh sebab itu wali kota, wakil wali kota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran COVID-19 secara detail,” katanya.

Presiden meminta mereka untuk mengerti betul pemetaan tersebut sampai tingkat kelurahan RW, RT.

“Nggak bisa lagi satu kota langsung di-'lockdown',” katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi sebut implementasi PPKM tak tegas dan tak konsisten

Presiden mengakui banyak belajar dari pengalaman dengan melihat proses-proses yang dilakukan negara lain yang melakukan "lockdown" seluruh negara, satu provinsi, satu kota, kemudian ekonominya jatuh.

Jadi ia meminta agar semua pihak berhati-hati mengenai ini.

“Dan tentu saja yang namanya 'treatment', isolasi ini harus mendapatkan perhatian serius, baik dari sisi penyediaan obat-obatan, 'bed' rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis, harus selaku dicek, dimonitor, dan kalau dirasa kurang jangan ragu meminta bantuan pemerintah pusat, TNI/Polri,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pemerintah perpanjang pembatasan kegiatan hingga 8 Februari 2021