Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemerintah saat ini memerlukan kritik-kritik sehat dari semua pihak di tengah pemerintahan, tapi bukan ujaran kebencian.
"PDI Perjuangan sebagai partai pengusung (pemerintah) sangat mendukung sikap-sikap kritis yang sehat dari masyarakat kepada pemerintah dalam rangka balancing atau kontrol," kata Effendi dalam pernyataannya dikutip di Jakarta, Sabtu.
Sebaliknya, ia menyatakan dengan tegas menolak perbuatan melanggar hukum seperti fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan perbuatan makar.
Baca juga: Moeldoko yakinkan masyarakat yang sampaikan aduan tak ditangkap
Baca juga: FPKS: Perlu usaha bersama perbaiki tren demokrasi Indonesia
Baca juga: Fahri: Demokrasi belum dijadikan tradisi berpikir dalam bernegara
Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Riau itu juga mendukung apabila perbuatan tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat ikut aktif memberikan masukan dan kritik kepada kinerja pemerintah. Tujuannya agar pemerintah dapat terus memperbaiki kinerja.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi dalam kegiatan penyampaian laporan Ombudsman RI Tahun 2020 yang ditayangkan di Sekretariat Presiden, Senin (8/2).
Pernyataan itu belakangan menjadi perhatian banyak pihak.
Kurang dialog
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyoroti pelaporan Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme.
Ia menilai persoalan itu bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan cerminan semakin bobroknya moral sebagian elit dan tokoh yang ditunjukkan dengan lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog.
"Akibatnya semakin mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjadi. Sangat berbahaya kondisi seperti ini bagi masa depan Indonesia. Mestinya saat ini elit dan tokoh berikan contoh dengan mengedepankan dialog, bukan permusuhan," kata Sukamta dalam pernyataannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu.
Lebih lanjut, Sukamta menyebutkan apabila sejumlah pihak yang melaporkan Pak Din Syamsudin ini dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis, maka itu salah besar dan akan jadi kontradiksi dari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk kritis.
Angggota DPR RI asal Yogyakarta itu berharap Pemerintah dapat ikut turun tangan menyelesaikan itu dengan mendorong dialog antarelit dan tokoh.
"Saya kira itu yang terasa kering sejak Pemilu 2014, tidak ada dialog antarelit dan tokoh, di pusat maupun daerah. Api permusuhan seakan dibiarkan tetap menyala antar pihak pro dan kontra. Yang demikian itu, jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi kerukunan bangsa dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa hadir di tengah semua pihak," ujar Sukamta pula.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
