DPR bahas vaksinasi mandiri hingga rumah sakit internasional di Kepri

16 Februari 2021 00:28 WIB

Jajaran Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI dalam pendampingan Kunker DPR RI ke Provinsi Kepri. (ANTARA/HO)

...menjaga warga tetap sehat dan menyukseskan vaksinasi

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga membahas faktor-faktor yang mendorong ekonomi kembali menggeliat, di antaranya vaksinasi mandiri, Balai Latihan Kerja (BLK) hingga rumah sakit bertaraf internasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Arianti Anaya yang hadir mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR RI menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 mandiri saat ini sedang dipelajari dan dibahas bersama pihak terkait.

Menurutnya, vaksin itu dibeli perusahaan untuk karyawan di bawah pengawasan pemerintah. Pemerintah tentunya tetap menyiapkan vaksin yang diperlukan.

“Karena kita sadari industri sangat berpengaruh bagi perekonomian kita,” kata Arianti, dalam pertemuan di Graha Kepri, Batam, Senin.

Pertemuan itu langsung dihadiri Plh Gubernur Kepri TS Arif Fadillah serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Arif berharap dukungan penangan COVID-19, sehingga kehidupan kembali bergairah perekonomiannya.

"Ada dua fokus penanganan COVID-19 di Kepri, yaitu menjaga warga tetap sehat dan menyukseskan vaksinasi," ujar Arif.

Komisi IX DPR RI dalam pertemuan tersebut sangat menyambut baik keinginan Kepri.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi mengaku akan mengajukan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional seperti Mount Elisabeth di Singapura, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat Indonesia, karena mereka yakin Batam atau Kepri sangat layak untuk memiliki rumah sakit ini.

Selain itu, kata dia, Kepri juga harus memiliki BLK yang besar seperti Sumatera Barat (Sumbar). Intan ingin sebagai daerah industri, Kepri memiliki BLK yang mendukung.

Intan melihat bahwa di daerah Bekasi dan Karawang saja terdapat banyak UPTD BLK. Dia tak ingin daerah industri seperti Kepri, UPTD BLK-nya sedikit.

“Jangan cuma minta BLK biasa yang biayanya Rp30 miliar. Kalau Kepri mau BLK besar, kami akomodir dan usahakan,” demikian Intan.
Baca juga: DPR RI apresiasi kinerja Pemprov Kepri tekan COVID-19
Baca juga: DPR RI minta Kemenaker perhatikan PMI pulang saat pandemi