"Workshop BLK ini kami dedikasikan kepada para CPMI sebagai salah satu perlindungan kepada mereka," kata Menaker Ida saat menyampaikan Sambutan Pembukaan Pelatihan Tahap I dan Peresmian Gedung Workshop Calon Pekerja Migran di BLK Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.
Pembangunan workshop CPMI pertama milik Kemnaker tersebut merupakan salah satu pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan teknis bagi CPMI sebelum bekerja ke luar negeri.
Menaker mengatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), salah satu tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kompetensi calon PMI adalah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI, melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
Baca juga: Puluhan PMI di Malaysia tes usap PCR sebelum pulang ke Medan
Baca juga: Pemerintah Malaysia deportasi 160 Pekerja Migran Indonesia
"Kenapa kami mulai di Lombok, karena NTB termasuk provinsi yang menempatkan PMI di luar negeri paling banyak," kata Menaker Ida.
Pembangunan workshop itu merupakan salah satu pendukung program lompatan Kemnaker, yaitu pengembangan pasar kerja luar negeri. Tujuannya adalah untuk memperluas negara penempatan PMI dan masifikasi pengisian jabatan pada sektor-sektor formal.
"Kita tidak akan memberangkatkan PMI ke luar negeri, kecuali PMI yang bersertifikasi (certified) dan memiliki kompetensi kerja," katanya.
Selain itu, Menaker Ida juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah menghibahkan lahan untuk perluasan area BLK Lombok Timur.
BLK Lombok Timur memiliki lahan seluas 11,7 hektare hasil hibah Pemkab Lombok Timur. Saat ini, Kemnaker kembali menerima hibah lahan dari Pemkab Lombok Timur seluas 3,5 hektare yang diserahkan oleh Bupati Lombok Timur M. Sukiman Hazmi.
"Kami akan jaga amanah ini dengan memperluas kejuruan, di antara yang dibutuhkan adalah kejuruan pertanian sesuai yang diinginkan Pak Bupati yang mewakili masyarakat Lombok Timur," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengapresiasi upaya Kemnaker yang membangun workshop pelatihan bagi calon pekerja migran. Ia berharap workshop tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan kompetensi, serta meminimalkan pekerja migran non prosedural.
"Terobosan Ibu Menteri dengan menghadirkan fasilitas workshop yang luar biasa ini memungkinkan teman-teman yang tertarik untuk bekerja di luar negeri memperoleh kompetensi atau keahlian yang memadai. Sehingga betul-betul maksimal mereka yang bekerja di luar negeri," kata Gubernur NTB itu.
Adapun Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan mengatakan bahwa selain peresmian workshop bagi calon PMI, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembukaan pelatihan tahap I BLK Lombok Timur. Pelatihan tahap I itu terdiri dari 5 paket yang beranggotakan 80 peserta dengan durasi pelatihan 120 jam atau 27 hari. Adapun, kejuruan yang dibuka adalah perhotelan dan kapal pesiar.
Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BLK Lombok Timur dengan Asosiasi Industri di Lombok Timur, serta pengukuhan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Industri (FKLPI) Daerah NTB.*
Baca juga: BP2MI: Malaysia urutan pertama penempatan PMI di luar negeri
Baca juga: Himsataki jajaki kerja sama dengan Jabar untuk penempatan PMI ke Saudi
Pewarta: Katriana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
