"Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan pascagempa bumi merusak sejumlah bangunan termasuk gedung perkantoran. Jadi, walaupun beberapa instansi berkantor di tenda-tenda darurat tetapi kami memastikan pelayanan publik akan tetap berjalan," kata Suaib, di Mamuju, Selasa.
Baca juga: Mamuju berangsur pulih setelah gempa
Baca juga: 153 sekolah dan 77 kantor di Mamuju rusak terdampak gempa
Plh Bupati Mamuju itu mengaku telah mengunjungi sejumlah titik pelayanan di Kabupaten Mamuju, di antaranya melihat langsung proses pelayanan pengurusan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan di teras kantor, kemudian ke RSUD Mamuju, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
"Kunjungan ke tiga titik pelayanan publik ini dilakukan dengan harapan seluruh pelayanan publik tetap berjalan dengan normal dan mematuhi protokol kesehatan," ujar Suaib.
Plh Bupati Mamuju itu juga menyaksikan langsung proses pelayanan RSUD Mamuju yang dilakukan di tenda-tenda darurat karena sebagian basar bangunan rumah sakit milik pemerintah kabupaten itu rusak terdampak gempa.
Di tempat tersebut, Suaib menemui sejumlah pejabat rumah sakit untuk menanyakan kendala yang dihadapi.
"Saat ini, rumah sakit hanya melakukan pelayanan rawat jalan yang menggunakan gedung VIP karena hanya gedung ini tersisa dan layak huni digunakan sebagai ruang poli. Sedangkan ruang UGD, rawat inap, dan ruang operasi masih dalam tahap persiapan," kata Direktur RSUD Mamuju dr Titin Hayati, MAR, kepada Plh Bupati Mamuju.
Baca juga: Pengungsi akibat gempa di Mamuju kesulitan dapatkan tenda
Direktur RSUD Mamuju itu juga menyampaikan bahwa RSUD sangat membutuhkan tenda tambahan untuk petugas agar pelayanan tetap bisa dilakukan secara optimal meski harus dilakukan di pelataran rumah sakit.
Usai menyaksikan langsung keadaan pasien rawat jalan, Suaib kemudian mengunjungi Kantor DPMPTSP.
Kepala Bidang Informasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Mamuju H Salmah Z menyampaikan, walaupun dilakukan di tenda-tenda darurat, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan optimal.
"Meski harus berkantor di tenda darurat, proses pelayanan tidak menemui kendala, karena sebelum bencana sudah dilakukan secara daring. Jika ada masyarakat yang memerlukan perizinan, konsultasi maupun pengaduan, dapat melakukan pendaftaran di website resmi DPM-PTSP Kabupaten Mamuju," tutur Salmah.
Baca juga: TNI AD berikan "healing treatment" bagi anak korban gempa Mamuju
Baca juga: MPR minta pemerintah respon nakes gempa Mamuju yang terpapar COVID-19
Pewarta: Amirullah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
