Indonesia tengah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik politik di Myanmar, pasca kudeta yang dilakukan militer terhadap pemerintah sipil negara tersebut pada 1 Februari lalu.
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, komunikasi intensif terus dilakukan Indonesia baik dengan pihak militer maupun dengan CRPH, yaitu komite parlementer yang didominasi oleh anggota partai pemenang pemilu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
CRPH dibentuk dan dideklarasikan setelah kudeta untuk melawan kekuasaan militer.
“Dalam kondisi sulit, komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan agar pesan dapat disampaikan, agar kontribusi dapat ditawarkan sehingga situasi tidak memburuk dan upaya penyelesaian dapat dilakukan,” kata Menlu Retno dalam taklimat media virtual, Rabu.
Komunikasi dengan semua pihak, menurut Retno, harus diletakkan dalam kerangka memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
“Keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan,” tutur Retno.
Indonesia telah memimpin upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar, dengan melakukan diplomasi ulang alik (shuttle diplomacy) ke sejumlah negara ASEAN.
Kunjungan tersebut telah dilakukan Menlu RI, antara lain ke Singapura dan Brunei Darussalam pekan lalu, dan dilanjutkan ke Thailand pada Rabu.
Di Thailand, Menlu Retno berkesempatan melakukan pertemuan singkat dengan menteri luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar Wunna Maung Lwin guna menyampaikan posisi dan perhatian Indonesia terkait perkembangan situasi di negara tersebut.
Baca juga: Menteri Myanmar terbang ke Thailand untuk penyelesaian krisis
Baca juga: Bahas penyelesaian krisis politik, Menlu Retno bertemu menteri Myanmar
Pertemuan itu dilakukan setelah rencana Menlu RI untuk berkunjung ke Naypyitaw tertunda “setelah melihat perkembangan situasi dan berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya”.
Kepada menlu Myanmar, Retno menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif sehingga diperlukan sebuah kondisi yang kondusif, antara lain berupa dialog, rekonsiliasi, dan saling membangun kepercayaan diantara semua pihak.
Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia menegaskan pentingnya setiap negara anggota, termasuk Myanmar, untuk menghormati prinsip-prinsip yang termuat dalam Piagam ASEAN, antara lain komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
Menlu Retno juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkontribusi bagi penyelesaian masalah di Myanmar, dan berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan ASEAN.
“Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. Tidak melakukan apapun bukanlah sebuah pilihan,” tutur Retno.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari setelah komisi pemilihan umum menolak tuduhan kecurangan dalam pemungutan suara yang dimenangi oleh partai pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), November tahun lalu.
Tak lama setelah kudeta, Suu Kyi dan sejumlah tokoh partai NLD ditahan.
Junta telah menjanjikan pemilu baru, tetapi tanpa menetapkan jadwal yang pasti.
Kudeta tersebut telah memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga minggu dan pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah di Myanmar. Unjuk rasa damai menentang kudeta militer itu direspons dengan kekerasan oleh aparat keamanan hingga menyebabkan korban jiwa.
Baca juga: Menlu G7 kutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa Myanmar
Baca juga: Lakukan "shuttle diplomacy", Menlu RI bahas isu Myanmar dengan ASEAN
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
