CEO Global Tanoto Foundation J Satrijo Tanudjojo saat memberi sambutan dalam acara kick-off program pendampingan pengembangan pendalaman dan penguatan implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting secara virtual, Kamis mengatakan kemitraan adalah salah satu prinsip kerja Tanoto Foundation.
Baca juga: KPPPA sebut pencegahan perkawinan anak dukung penurunan "stunting"
Menurutnya pihaknya telah bermitra dengan pemerintah pusat dan organisasi seperti The World Bank dan UNICEF, serta sejumlah komunitas masyarakat.
"Secara khusus dalam program pendampingan kepada tujuh pemerintah kabupaten di Sumbar. Kami juga menggandeng beberapa organisasi yang memiliki keahlian yang dibutuhkan," katanya.
Baca juga: Presiden tekankan BKKBN pegang kendali pencegahan stunting
Ia menyebutkan kegiatan itu dalam rangka
mendukung pemerintah dalam percepatan pencegahan stunting.
Ia mengatakan secara umum pelaksanaan program yang dijalankan berisi pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan stunting dan mengubah perilaku sampai di tingkat keluarga.
Baca juga: Pasaman Barat raih peringkat pertama kinerja pencegahan stunting
Pendampingan itu dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat dan memanfaatkan modalitas komunikasi yang sudah ada di masing-masing daerah.
Pihaknya bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu sebagai mitra pelaksana.
Tujuh kabupaten itu adalah Pasaman Barat, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pandeglang, Kabupatwn Garut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat.
Pemilihan ketujuh daerah ini telah dikoordinasikan dengan TP2AK dan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan.
Hal itu berdasarkan tingkat prevalensi stunting dan komitmen pemerintah kabupaten dan tingkat penyusunan serta implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting.
Ia menambahkan dalam beberapa tahun terakhir angka stunting di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup baik.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting berada di angka 30,8 persen.
Sementara data studi status gizi balita Indonesia (SSGBI) 2019 menujukan penurunan sekitar 3,1 persen menjadi 27,67 persen.
Keseriusan pemerintah untuk menangani isu stunting ini juga terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menjadikan upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu proyek prioritasnya.
Di sisi lain, target pemerintah untuk menekan angka prevalensi stunting menjadi di bawah 20 persen di tahun 2024 tetap menjadi tugas yang besar dan bahkan menjadi lebih berat dengan adanya pandemi COVID-19.
Untuk itu, stunting sangat membutuhkan penanganan serius dan upaya terintegrasi dari berbagai pihak. Tujuannya, agar seluruh upaya intervensi penanganan dan pencegahan stunting menjadi lebih maksimal.
Hadir pula dalam acara yang dilakukan secara virtual ini, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Sekretariat Wakil Presiden, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Selain itu Lead Program Manager TP2AK, Head of Tanoto Foundation Early Childhood Education and Development (ECED), Executive Director Yayasan Cipta dan perwakilan dari ketujuh daerah di Sumbar.
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2021
