Direktur PKGR UI, Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur dalam keterangannya, Jumat, mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan kasus kekerdilan (stunting) tertinggi pada balita di Asia Tenggara dan prevalensinya stagnan pada 10 tahun terakhir.
Ini menjadi tantangan, karena kekerdilan berkaitan erat dengan penyakit infeksi dan ketidakcukupan asupan nutrisi anak. Kecukupan gizi dari asupan dapat dipenuhi dari pangan lokal padat gizi yang tersedia di daerah tempat tinggal anak.
Optimalisasi pangan lokal dapat menjadi alternatif mengatasi masalah gizi pada masa pendemi Covid-19.
Baca juga: Ekonom UI sebut ada bias implisit terhadap masyarakat adat
Baca juga: Akademisi UI: "Keletihan Sosial" membuat masyarakat kurang responsif
PKGR UI menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan penelitian data sekunder dari program Survei Pemantauan Konsumsi Gizi 2016. Survei ini dilakukan dari 11 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2020, untuk memetakan karakteristik asupan makanan dan gizi balita pada keluarga yang berasal dari 37 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia.
Rekomendasi disusun menggunakan metode Linear Programming (LP) dari World Health Organization (WHO) yang merekomendasikan penggunaan bahan pangan lokal untuk memenuhi kekurangan zat gizi yang ada di setiap daerah. Pengolahan data dan penyusun PGS-PL melibatkan akademisi dari politeknik kesehatan dan universitas mewakili enam wilayah di Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali, Nusa tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).
"Kajian atau rumusan rekomendasi kebijakan telah disusun PKGR sejak tahun 2020 dan menjadi policy brief ke-3 dari UI dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya mengatasi stunting di Indonesia," kata Muchtaruddin.
Kegiatan itu merupakan rangkaian Peringatan Ulang Tahun SEAMEO-RECFON ke-10, dan hasil kajian kebijakan PGS-PL diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak yang luas bagi Indonesia dan kemajuan ilmu pengetahuan.
PKGR merekomendasikan tiga hal, yaitu mengintegrasikan PGS-PL yang disusun SEAMEO-RECFON dengan kebijakan dan program terkait dari Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dalam upaya penciptaan sumber daya manusia berkualitas.
Selanjutnya menyusun forum koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan institusi akademik sebagai pusat pelatihan, implementasi, dan evaluasi di daerah terkait PGS-PL; dan Menjadikan PGS-PL sebagai salah satu alternatif acuan kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat dalam membangun sistem pangan di Indonesia.*
Baca juga: FKG UI selenggarakan operasi celah bibir perdana
Baca juga: UI beri penghargaan atas kontribusi cegah dan tangani COVID-19
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
