Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menilai segmen perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sangat menguntungkan karena tidak terlepas dari dukungan dari sistem teknologi IT yang dikembangkan oleh Kementerian.Sesungguhnya perumahan bagi MBR itu betul-betul bisnis yang menguntungkan atau lucrative karena terus meningkat dari waktu ke waktu
"Sesungguhnya perumahan bagi MBR itu betul-betul bisnis yang menguntungkan atau lucrative karena terus meningkat dari waktu ke waktu," ujar Staf Khusus Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh dalam seminar daring di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, hal ini tidak terlepas dari dukungan aplikasi digital dan sistem IT yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR.
Dalam paparannya, Iskandar menyampaikan bahwa di tengah kelesuan aktivitas perekonomian nasional, pembangunan perumahan rakyat menunjukkan kinerja yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
Sepanjang tahun 2020, Kementerian PUPR berhasil menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp10,42 triliun untuk 101.766 unit rumah.
Ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019 di mana FLPP yang berhasil disalurkan sebesar Rp7,54 triliun untuk 77.835 unit rumah subsidi.
Sebelumnya Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,66 triliun bagi 157.500 unit rumah subsidi pada 2021.
Untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) akan dianggarkan sebesar Rp8,7 miliar untuk 218 unit, tetapi alokasi anggaran ini bisa diperbesar sampai maksimal 66.750 unit.
Sedangkan untuk bantuan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp5,96 triliun, yang digunakan bukan untuk penerbitan KPR baru namun untuk membayar SSB ulang atau menggulung sejak 2015 untuk sebanyak 859.582 unit di mana Kementerian PUPR membayar untuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya.
Lalu untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), disamakan jumlahnya untuk FLPP yakni 157.500 unit dengan jumlah anggarannya Rp630 miliar. SBUM untuk untuk Penerbitan TA 2021 Rp4 Juta termasuk untuk Papua dan Papua Barat dengan uang muka sebesar Rp10 Juta.
Baca juga: Pemerintah targetkan 5 juta "backlog" rumah di 2024
Baca juga: Wapres: Rumah MBR harus dipercepat karena "backlog" masih tinggi
Baca juga: Kementerian PUPR gencarkan "Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas"
Baca juga: Perumnas berharap aplikasi big data percepat penyerapan perumahan MBR
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
