Penyelidik HAM PBB serukan sanksi berat terhadap Myanmar

5 Maret 2021 13:58 WIB

Kyal Sin (19) alias Angel (kiri bawah) bersama sejumlah pengunjuk rasa lainnya tiarap berlindung dari tembakan personel militer saat unjuk rasa menentang kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Rabu (3/3/2021). Angel tewas tertembak di lokasi tersebut. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Penyelidik HAM PBB di Myanmar Thomas Andrews pada Kamis (4/3) mengungkapkan bahwa militer di negara itu telah membunuh, memukul serta sewenang-wenang menangkap demonstran sejak kudeta 1 Februari.

Penyelidik itu juga menyerukan sanksi berat terhadap Myanmar.

Andrews mendesak Dewan Keamanan PBB - yang ditemui di Myanmar pada Jumat - agar memberlakukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi terhadap junta militer dan merujuk dugaan aksi kejam ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk diadili.

Negara-negara harus menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan migas Myanmar, yang kini dikendalikan oleh militer dan sumber pendapatan terbesar Myanmar, katanya dalam laporan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa.

Sumber: Reuters
Baca juga: KT HAM PBB: Pasukan Myanmar harus hentikan "tindakan keras yang kejam"
Baca juga: Sekjen PBB Guterres minta militer Myanmar "Hentikan penindasan"
Baca juga: Empat wakil AICHR desak Myanmar patuhi prinsip Piagam ASEAN