Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar pelaksanaan pilkada serentak menggunakan sistem teknologi informasi (IT) yang canggih untuk efisiensi dan mengantisipasi potensi kecurangan.Harus ada solusi bagi sumber daya manusia pada pelaksana pilkada serentak, jangan sampai ada lagi korban
"Apeksi meminta Pemerintah Pusat melakukan sosialisasi secara masif untuk memberikan pemahaman tujuan pelaksanaan pilkada serentak serta bisa mengantisipasi potensi persoalan yang akan muncul," kata Ketua Apeksi periode 2021-2024, Bima Arya, di Kota Bogor, Jabar, Senin.
Menurut Bima Arya, usulan terkait pelaksanaan pilkada serentak tersebut adalah salah satu dari beberapa rekomendasi yang dihasilkan Apeksi dalam rapat kerja di Kota Bogor, Sabtu (6/3).
Bima Arya menjelaskan bahwa Apeksi meminta pemerintah pusat bisa mengantisipasi persoalan yang akan muncul hingga edukasi dan sosialisasi secara masif agar publik mengetahui tujuan pelaksanaan pilkada serentak.
"Harus ada solusi bagi sumber daya manusia pada pelaksana pilkada serentak, jangan sampai ada lagi korban. Pemerintah juga harus menyiapkan sistem IT yang baik untuk efisiensi," tutur-nya.
Baca juga: Wali Kota Bogor terpilih sebagai Ketua APEKSI
Baca juga: Bima Arya ajak anggota APEKSI bangun kolaborasi
Tahapan pelaksanaan pilkada harus dihitung secara cermat, agar tidak ada benturan serta kekosongan pemerintahan. "Perlu ada sosialisasi yang masih untuk memberikan pemahaman kepada publik," ucap-nya.
Menurut Bima, rekomendasi lainnya dari rapat kerja Apeksi adalah meminta pemerintah pusat mengalokasikan kembali dana kelurahan seperti halnya dana desa di kabupaten.
Dana kelurahan, kata dia, sangat penting bagi pemerintah kota untuk pemulihan perekonomian ekonomi dan warga yang terdampak COVID-19. "Di kabupaten ada dana desa. Kota sempat mendapatkan dana kelurahan tapi hanya dua tahun, kemudian dihentikan. Padahal dana kelurahan ini sangat diperlukan pemulihan ekonomi dan pemberdayaan warga," ujarnya.
Rapat kerja Apeksi tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah Apeksi. Mereka adalah, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
Hadir juga Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Kupang Jefirstson R Riwu Kore, Wali Kota Tarakan Khairul, dan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.
Kemudian, dua wali kota lainnya yakni Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Wali Kota Tegal Yon Supriyono, mengikuti rapat Apeksi secara daring dari daerah-nya masing-masing.
Baca juga: Padang terpilih jadi tuan rumah Rakernas Apeksi 2022
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
