JPIK ingatkan pemerintah, deforestasi hutan Indonesia masih terjadi

8 Maret 2021 23:21 WIB

Arsip-Petugas memantau geloNdongan kayu hasil pembalakan liar okNum pengusaha di Hutan Kalimantan. ANTARA/HO.

Salah satu penyebab deforestasi di Indonesia karena land clearing perkebunan kelapa sawit

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan JPIK) mengingatkan pemerintah dan semua pihak terkait isu deforestasi di Indonesia yang masih terus terjadi, akibat pembangunan sektor nonkehutanan, perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, pertambangan, perambahan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan.

"Salah satu penyebab deforestasi di Indonesia karena land clearing perkebunan kelapa sawit," kata Dinamisator Nasional JPIK Michammad Ichwan dalam siaran persnya diterima, di Tulungagung, Senin.

Ia menambahkan, dari data KPK yang dikeluarkan tahun 2020, perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan saat ini sekitar 3.443.508 hektare.

Angka tersebut cukup besar dan menjadi ancaman serius bagi hutan primer di Indonesia. Selain itu, penyebab lainnya adalah karena masih maraknya kasus pembalakan liar.

“Sejak 2019-2020 ada 158 kasus pembalakan liar yang ditangani oleh gakkum yang sudah P-21. Selain itu, ada 212 kasus operasi yang dilakukan oleh gakkum," ujarnya pula.

Atas dasar fakta tersebut, JPIK beranggapan ancaman deforestasi saat ini justru akan meningkat. Perspektif dan kesimpulan ini berbeda dengan opini tersebut.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK) menyatakan deforestasi di Indonesia turun hingga 75,03 persen pada kurun waktu 2019-2020.

Pernyataan tersebut dirilis pada 3 Maret 2021, menyebutkan pada 2018-2019 luas deforestasi mencapai 462,46 ribu hektare, dan di tahun 2019-2020 menurun menjadi 115,46 ribu hektare.

Menurutnya pula, dengan diberlakukannya Permen-LHK No. 24/Tahun 2020 tentang Food Estate, malah akan menambah ancaman laju deforestasi di Indonesia.

Muhammad Ichwan mengungkapkan, terbitnya Permen-LHK No 24/Tahun 2020 tentang Food Estate, akan membuka ruang untuk melakukan land clearing secara besar-besaran, tanpa terkecuali pada hutan lindung. Bahkan kayu-kayu dengan potensi yang estimasinya 1 jutaan meter kubik terancam hilang.
Baca juga: KLHK tanggapi laporan 11 LSM soal deforestasi tanah Papua
Baca juga: Tutupan hutan alam Sumbar berkurang 31 ribu hektare sejak 2017