Satuan Tugas COVID-19 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memilih melakukan karantina terpusat terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru tiba, daripada membuka tempat karantina di masing-masing kelurahan.kami bisa fokus memantau
"Karantina PMI terpusat di Wisma Nusantara, lebih efektif karena kami bisa fokus memantau dan mengawasi keberadaan PMI, termasuk pemantauan kesehatan serta asupan suplemen mereka," kata Sekertaris Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi adanya rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan membuat tempat karantina PMI di setiap desa/kelurahan sehingga PMI yang baru tiba di daerah ini bisa langsung dikarantina di wilayah masing-masing.
Baca juga: RSUD Mataram perbanyak petugas skrining vaksin COVID-19 lansia
Mahfuddin yang juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, mengatakan, sejauh ini standar operasional prosedur (SOP) penanganan PMI yang baru tiba di Mataram sudah cukup baik dan ketat.
Bahkan Satgas COVID-19, telah membentuk tim penjemputan PMI ke bandara tiga kali seminggu sesuai jadwal kedatangan penerbangan internasional yakni pada hari Rabu, Jumat dan Sabtu.
Tim penjemputan itu beranggotakan selain dari Satgas COVID-19 juga dari Dinas Tenaga Kerja. Begitu tiba di bandara, PMI yang akan pulang ke Kota Mataram langsung dibawa satgas menuju Wisma Nusantara.
"Begitu sampai di wisma tim kesehatan langsung melakukan tes usap (swab) kepada PMI. Jika hasil positif, mereka akan diarahkan melakukan perawatan di rumah sakit, sedangkan jika negatif tetap menjalani karantina selama lima hari," katanya.
Baca juga: Dinkes: Dua kelurahan di Mataram bertahan jadi zona hijau COVID-19
Karantina selama lima hari, menurutnya, dimaksudkan untuk melihat perkembangan kesehatan PMI sesuai dengan masa inkubasi virus COVID-19. Karena itu, begitu hari kelima, mereka kembali diswab.
"Apabila hasilnya negatif barulah mereka boleh pulang ke rumah masing-masing," katanya.
Sementara, kata Mahfuddin, apabila PMI melakukan isolasi di kelurahan masing-masing maka hal itu bisa berdampak juga terhadap beban pemenuhan kebutuhan logistik, baik untuk satgas, tim medis maupun pasien.
"Kalau karantina terpusat, semua biaya selama karantina sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah kota. Karena itu, kami cenderung memilih karantina PMI terpusat, apalagi Wisma Nusantara masih representatif karena jumlah PMI yang datang tidak banyak," katanya.
Baca juga: Satgas: Hunian rumah sakit darurat COVID-19 mulai berkurang
Sampai saat ini, menurutnya, jumlah PMI yang sudah dikarantina sebanyak 23 orang dan semuanya dinyatakan negatif COVID-19.
Dari 23 orang PMI tersebut, 20 orang sudah dipulangkan sedangkan sisanya tiga orang yang datang pada Sabtu (6/3), masih menjalani karantina dan sekarang menunggu untuk tes usap kedua.
"Kalau hasil tes usap tahap dua negatif, besok atau lusa mereka sudah boleh pulang. Dari 23 PMI yang karantina, rata-rata datang dari Malaysia karena habis kontrak," katanya.
Baca juga: Satgas COVID-19 Mataram akan jemput pasien isolasi mandiri di rumah
Baca juga: Positivity rate COVID-19 di Mataram rendah peluang pemulihan ekonomi
Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
