“Saat ini tahapannya memang baru didasarkan pada nama pendaftar dari beberapa kelompok masyarakat seperti tenaga kesehatan dan pelayan publik berdasarkan undangan ke si A, si B atau si C. Nantinya, akan kami modifikasi dengan basis kartu keluarga (KK),” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di sela pelaksanaan vaksinasi pada aparatur sipil negara (ASN) di Yogyakarta, Senin.
Ia mencontohkan, misalnya A adalah pegawai pemerintah daerah dan sudah divaksinasi, maka keluarga A juga akan dimasukkan sebagai sasaran vaksinasi berbasis pada KK dengan alur yang sudah diatur sebelumnya.
Menurut Haryadi, perluasan sasaran vaksinasi ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kekebalan komunitas terhadap COVID-19.
“Selain itu, vaksin COVID-19 pada hakikatnya ditujukan untuk semua masyarakat. Semakin banyak yang mendapat vaksin akan semakin baik,” katanya.
Haryadi mengemukakan bahwa perluasan sasaran program vaksinasi untuk masyarakat berbasis KK akan membutuhkan ketersediaan vaksin dalam jumlah cukup.
“Untuk melakukan vaksinasi secara menyeluruh, memang harus berkejaran dengan ketersediaan vaksin. Tetapi pemerintah menjamin ketersediaan vaksin dalam jumlah cukup,” katanya.
Namun Haryadi menekankan bahwa penerima vaksin tetap harus memenuhi syarat kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti berusia lebih dari 18 tahun dan dalam kondisi sehat.
Vaksinasi Pegawai dan Guru
Vaksinasi COVID-19 pada aparatur sipil negara dan guru serta tenaga kependidikan di Kota Yogyakarta digelar di Graha Pandawa kompleks Balai Kota Yogyakarta selama enam hari hingga Sabtu (27/3) dengan peserta sekitar 12.700 orang.
“Tidak ada perbedaan apakah pegawai itu warga Kota Yogyakarta atau bukan. Jika bekerja di Kota Yogyakarta, maka akan masuk daftar vaksinasi,” kata Haryadi.
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menargetkan dalam sehari vaksinasi bisa dilakukan pada 2.000 peserta atau sekitar 250 orang per jam dengan melibatkan 10 tim.
“Makanya, kami membagi peserta dengan jadwal kedatangan yang berbeda-beda," katanya.
"Tetapi terkadang ada yang datang tidak sesuai jadwal atau internet untuk proses pendaftaran lambat sehingga untuk pendataan menjadi tidak lancar atau data peserta tidak ada, jadi harus dilakukan pendataan ulang secara manual,” ia menambahkan.
Mengenai ketersediaan vaksin, Emma mengatakan, masih ada sekitar 30.000 dosis guna memenuhi kebutuhan vaksinasi untuk aparatur sipil negara, guru, dan pegawai di instansi vertikal termasuk menyelesaikan vaksinasi untuk warga lansia.
“Selama ini, distribusi vaksin dari pusat cukup lancar. Begitu persediaan menipis dan kami mengajukan permohonan akan langsung dipenuhi,” katanya.
Baca juga:
Presiden tinjau pelaksanaan vaksinasi pada seniman dan budayawan Yogyakarta
Presiden berharap pariwisata Yogyakarta bangkit setelah vaksinasi
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2021
