Kantor Staf Presiden menekankan peningkatan keberlanjutan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (SP4N-LAPOR!) sangat penting bagi masa depan.Dengan adanya enam wilayah percontohan, SP4N-LAPOR! akan terus berkembang secara nasional meningkatkan konektivitas antara pusat dan daerah.
Demikian disampaikan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan saat menghadiri Pertemuan Penguatan Komitmen Pelaksanaan SP4N-LAPOR! di enam wilayah percontohan secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa.
Abetnego menegaskan bahwa SP4N-LAPOR! merupakan mekanisme dan database yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis data.
"Maka, peningkatan keberlanjutan dari SP4N-LAPOR! sangat penting karena tidak hanya dapat dirasakan saat ini, tetapi juga berkelanjutan pada tahun-tahun setelahnya," kata Abetnego dalam siaran persnya.
Baca juga: KSP: Pandemi bukan kendala perlindungan dan pemberdayaan perempuan
Ia mengatakan bahwa no wrong door policy menjadi prinsip utama SP4N-LAPOR! sebagai transformasi digital dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, Pemerintah bersifat terbuka dalam mendengar keluhan.
"Apabila terjadi kelalaian, Pemerintah dapat membentuk standar perbaikan yang sejalan dengan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Abetnego menambahkan bahwa SP4N LAPOR! sesuai dengan arahan Presiden dalam lima langkah percepatan transformasi digital.
Dengan adanya enam wilayah percontohan, dia berharap SP4N-LAPOR! akan terus berkembang secara nasional meningkatkan konektivitas antara pusat dan daerah.
"KSP mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pengembangan SP4N-LAPOR! sampai hari ini. Harapannya dengan adanya acara ini pelaksanaan SP4N LAPOR! tidak hanya akan kuat di enam wilayah percontohan, tetapi dapat tersebar luas di seluruh wilayah di Indonesia," kata Abetnego.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menjelaskan bahwa sektor pelayanan publik menjadi bagian utama yang harus ditransformasi secara digital dengan prinsip kolaboratif.
Artinya, kata Diah Natalisa, tidak hanya menempatkan masyarakat secara pasif, tetapi juga aktif dalam pelayanan publik.
"Seperti arahan Presiden yang meminta masyarakat untuk aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah, kesadaran yang sama harus bisa diaplikasikan dalam pelayanan publik," tutur Diah.
Baca juga: KSP: Gotong-royong perkuat Indonesia lawan COVID-19
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus menyebutkan banyak pengaduan masyarakat bukan berarti sistem pemerintahan makin buruk, melainkan menunjukkan masyarakat yang partisipatif.
Oleh karena itu, Bobby menilai hal ini perlu didorong dengan kualitas pelayanan publik itu sendiri.
"Di berbagai daerah data pengaduan masyarakat sudah menjadi basis untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik," ujar Bobby.
Bobby menegaskan bahwa Ombudsman berperan menjadi pengawas eksternal apabila ada pengaduan yang belum selesai atau tidak ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.
Dengan begitu, kata Bobby, perlu adanya peningkatan kantor perwakilan Ombudsman di enam wilayah agar pengaduan masyarakat berjalan seperti yang diharapkan.
Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan bahwa Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah percontohan SP4N LAPOR! mendukung terwujudnya pelayanan pengaduan yang berkualitas guna meningkatkan pembangunan.
"Dengan demikian, masyarakat Sleman sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong. Ini juga upaya kami menciptakan pelayanan publik yang solutif, cerdas, dan menjawab," kata Bupati Sri Purnomo.
Baca juga: KSP: wacana RS khusus virus menular baru sebatas curah pendapat
Resident Representative UNDP to Indonesia Norimasa Shimomura yang turut hadir dalam pertemuan daring ini berpendapat bahwa SP4N-LAPOR! terbukti menjadi mekanisme untuk mendengarkan kepedulian masyarakat demokratis, terutama bagi mereka yang sangat terdampak pandem.
"SP4N-LAPOR! telah memperkuat kemampuan pemerintah untuk mendengarkan bagian paling rentan dari masyarakat yang juga mendukung gagasan tidak ada yang tertinggal," kata Norimasa.
Dalam pertemuan ini, hadir pula beberapa perwakilan daerah percontohan, seperti Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana, Asisten Sekda bidang Administrasi Umum Provinsi Sumatera Barat Nasir Ahmad, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, serta Heo Jin Jeong, Country Director KOICA to Indonesia.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
